Semakin Dekat dengan Pembaca

11 Miliar Dana Alokasi Khusus Tak Terserap, Dipicu Banyak SD Belum Milik Pemkab Trenggalek

Trenggalek – Status aset sekolah di Bumi Menak Sopal tampaknya bakal terus menjadi masalah jika tidak segera diselesaikan. Akibat masih banyaknya bangunan sekolah yang statusnya belum milik Pemkab Trenggalek, membuat sisa dana alokasi khusus (DAK) fisik masih tinggi.

Ini terlihat berdasarkan data yang didapat Jawa Pos Radar Trenggalek, pada 2022 lalu pemkab mendapatkan DAK fisik untuk membangun gedung sekolah sekitar Rp 35 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 24 miliar bisa terserap, sedangkan sisanya Rp 11 miliar tidak bisa terserap. Itu terjadi lantaran sekolah tempat pengalokasian DAK fisik tersebut belum berstatus aset pemkab. “Jadi karena tidak bisa diserap, sejumlah dana itu kami kembalikan,” ungkap staf ahli bupati bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, Totok Rudijanto.

Dia melanjutkan, itu terlihat seperti bangunan SD, dari 35 paket yang ada hanya 7 paket yang bisa terserap. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi pada pendidikan anak usia dini (PAUD), dari 12 paket yang tersedia hanya 1 paket yang bisa terserap. Namun, hal tersebut berbeda untuk SMP, sebab dari 26 paket yang disediakan hanya 4 paket yang tidak bisa. “Itu terjadi setelah munculnya Permendikbud Ristek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022. Sehingga proses pengelolaannya tidak seperti tahun sebelumnya,” katanya.

Sebab, dengan adanya peraturan tersebut, pengalokasian DAK fisik harus pada bangunan berstatus tanah milik pemkab untuk sekolah negeri, dan milik yayasan untuk sekolah swasta. Padahal sebelumnya, pengalokasian dana tersebut boleh di tanah bukan milik aset pemkab atau yayasan dengan melampirkan surat keterangan (SK) dari kepala desa setempat yang menyatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa. Terkait hal tersebut, pemkab akan perlahan mengubah status asetnya menjadi milik pemkab.

Namun, proses perubahan tersebut tidaklah mudah. Sebab, proses tersebut perlu perencanaan matang agar di kemudian hari tidak menjadikan masalah, apalagi sengketa. “Memang dulu terkait segi administrasi aset masih lemah sehingga muncul persoalan ini. Karena itu perlahan akan mulai kami tata, sedangkan untuk pengalokasian kegiatan lainnya seperti alat peraga pendidikan tidak ada masalah,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Trenggalek ini. (jaz/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.