Semakin Dekat dengan Pembaca

18 Oknum Pesilat Tulungagung Diamankan, Diduga Lakukan penganiayaan dan perampasan

Tulungagung – Usai konvoi seminggu lalu, polisi mengamankan 18 anggota oknum dari anggota pencak silat. Mereka diduga melakukan penganiayaan dan perampasan. Karena itu, polisi mendesak pemerintah kabupaten (pemkab) membuat peraturan terkait atribut silat.

“Ada dua kelompok yang kami amankan di waktu hampir bersamaan. Namun, tempat lokasi kejadiannya berbeda,” kata Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Agung Kurnia Putra, kemarin (11/1).
Dia melanjutkan, kasus pertama berawal dari beberapa anak kelompok pencak silat yang konvoi pada Kamis (5/1) lalu pukul 03.00 WIB. Penganiayaan terjadi di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru. Atas konvoi tersebut, ada beberapa pesilat lain dari perguruan silat berbeda yang blayer-blayer motor. “Pesilat konvoi tersebut kemudian tidak terima dan menyerang korban. Tepatnya di trotoar depan rumah masuk Jalan Pahlawan Nomor 276, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru. Penyerangan dengan cara melempari batu,” ujar Agung ketika dihubungi melalui telepon.

Akibat kejadian itu terdapat korban luka-luka yakni MAT, 24, warga Kecamatan Kedungwaru. Atas hal tersebut, warga sekitar berdatangan dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Kedungwaru hingga diteruskan ke Unit Resmob Satreskrim Polres Tulungagung.

Setelah mendapati laporan, kemudian petugas bergerak cepat ke lokasi kejadian dan mendapati beberapa pesilat berhamburan. Tak cukup di situ, petugas kemudian melakukan upaya pengejaran dan mengamankan 12 orang. Tiga di antaranya masih di bawah umur. “Pelaku diamankan pada Jumat pagi ketika bersembunyi di halaman belakang sebuah masjid dekat tempat kejadian perkara (TKP). Sembilan pelaku dewasa kami tahan dan tiga pelaku masih di bawah umur wajib lapor,” jelasnya.

Adapun identitas pelaku di antaranya RA, 22; IFU, 19; MAEP, 20; MBNR, 20; MR 18; MA, 17; MGS, 16. Ketujuh tersangka ini merupakan warga Kecamatan Kedungwaru. Tersangka lain FDFF, 20, dan DBAJ, 20, merupakan warga Boyolangu Tulungagung. Lalu, ZRPP, 21, warga Kecamatan Tulungagung; SAS, 25, warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung; dan AE, 17, warga Desa/Kecamatan Gondang. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan beberapa alat bukti seperti 11 buah kerikil, 2 buah pecahan bata merah, dan 1 buah balok Kayu. Tak cukup di situ, petugas berhasil mendapatkan alat bukti lain yakni dari hasil visum korban. Bahwa memang benar ada beberapa luka pada tubuh korban akibat penganiayaan tersebut.

Lalu, kejadian yang kedua berlokasi di Desa Macanbang, Kecamatan Gondang. Terdapat enam oknum pencak silat diamankan. Dari jumlah itu, ada satu tersangka masih di bawah umur dan hanya dilakukan wajib lapor.
“Tersangka di Kecamatan Gondang ini tidak hanya melempar korban, tapi juga merampas atribut pencak silat. Jadi, total ada 18 oknum pencak silat yang telah kami amankan,” tandasnya. Atas kejadian tersebut, tersangka di lokasi kejadian Desa Ketanon dikenakan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiyaan secara bersama-sama. Kemudian, tersangka di lokasi Desa Macanbang dijerat dua pasal, yakni 170 KUHP dan pasal 368 tentang pencurian dengan kekerasan. “Ini proses hukumnya sudah masuk sidik. Semua tersangka dewasa telah kami tahan,” jelasnya.

Apa antisipasi dari Polres Tulungagung terkait kekerasan oknum pencak silat? Agung menanggapi, kapolres telah menegaskan bahwa tidak boleh ada konvoi. Jadi, jika sekarang ada konvoi maka akan langsung dibubarkan. Sebelumnya, konvoi hanya diarahkan, tetapi kini akan dibubarkan. Termasuk bila ditemui kumpul-kumpul pencak silat. “Apalagi ada anggota memakai atribut, nanti juga ada razia terkait atribut. Namun, pemakaian atribut itu tidak termasuk pidana sehingga jika dilakukan penertiban harus lewat satpol PP. Bila ada pidana, polisi bisa langsung menindak. Sekarang hanya bisa imbauan,” tegasnya.

Maka dari itu, lanjut dia, harus ada peraturan daerah (perda) terkait pemakaian atribut pencak silat di Tulungagung. Dengan begitu, satpol PP atau polisi bisa leluasa menindak. Padahal, Polres Tulungagung sering berkoordinasi dengan pemkab terkait adanya perda tersebut, tetapi tidak direspon.

Kepolisian menunggu tindakan dari pemkab terkait pemakaian atribut silat. Karena jika polisi bertindak lebih, maka bisa saja dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Adanya perda nanti penting, lantaran tindakan kekerasan oknum pencak silat sudah sering mengancam nyawa. Apalagi, masyarakat yang tidak tahu apa-apa terkena imbasnya, seperti dirusak rumah dan mobilnya.“Bahkan tiap ganti kapolres atau bupati pasti ada kasus pencak silat, tapi tidak ada peraturan dari pemkab. Namun, kami tidak pernah melarang kegiatan dari pencak silat. Yang dilarang itu tindakan melawan hukum,” pungkasnya. (jar/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.