Semakin Dekat dengan Pembaca

250 Ribu Warga Trenggalek Cuma Tamatan Sekolah Dasar

TRENGGALEK – Jenjang pendidikan yang ditempuh sebagian masyarakat Trenggalek begitu memprihatinkan. Khususnya ketika ditinjau dari basis data kependudukan. Berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), masyarakat Trenggalek masih banyak yang cuma tamatan sekolah dasar (SD).

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Trenggalek Edif Hayunan Siswanto memaparkan, data kependidikan ketika meninjau dari kartu tanda penduduk (KTP) ada 251.193 orang tamatan SD, SLTP sederajat 142.113, SLTA 107.588 orang, D-1/D-2 ada 2.692 orang, D-3 sebanyak 4.195, S-1/D-4 sejumlah 25.511, S-2 sekitar 985 orang, dan S-3 cuma 23 orang. Data tersebut membuktikan bahwa tamatan SD merupakan jenjang yang paling mendominasi di Kabupaten Trenggalek.

Namun begitu, Edif menjelaskan bahwa data pendidikan berbasis KTP itu belum tentu akurat dalam menggambarkan kondisi konkret pendidikan di masyarakat. Menurutnya, ada beberapa komponen yang menjadi kelemahan data tersebut. Semisal ketika masyarakat enggan mengubah data pendidikan yang terbaru pada KTP-nya, maka sistem akan terus menyajikan data-data yang lama. “Kita (disdukcapil) kenal tentang data konsolidasi bersih (DKB), ini adalah data terbaru per enam bulan sekali, dan update data ini tergantung dengan keaktifan masyarakat dalam mengubah data kependudukan,” ungkapnya, saat ditemui di kantornya, kemarin (5/11).

Fenomena itu menjadi ironis, mengingat petugas disdukcapil tidak bisa sekonyong-konyong mengubah data pribadi seseorang tanpa yang bersangkutan berkenan data kependudukannya diubah. “Untuk mengubah data, ada elemen-elemen data yang dicantumkan, misal bukti-bukti pendukung ketika sudah lulus sarjana, tapi KK masih tercantum tamatan SD atau sederajat,” jelasnya.

Pada situasi itu, Edif mengaku mulai berkolaborasi dengan stakeholder. Misal, dinas pendidian, pemuda, dan olahraga (disdikpora) dalam hal memperbarui data pendidikan, kantor urusan agama (KUA) dalam hal data status perkawinan, dan sebagainya. “Kami coba sosialisasi. Tapi dengan keterbatasan personel, kami juga gandeng komunitas bahwa pembaruan data itu penting,” ucapnya. (tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.