Semakin Dekat dengan Pembaca

Pagu Naik, Pendapataan Desa Malah Turun Alokasi Kinerja Pengaruhi Besaran Dana Desa

KOTA BLITAR – Anggaran dana desa (DD) 2023 naik sekitar 23 miliar dari tahun lalu. Hanya, hal ini tidak berarti semua desa menerima DD lebih besar dari tahun sebelumnya. Itu tergantung, kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dan ketepatan waktu penggunaan anggaran tersebut.

“Secara pagu kabupaten memang naik, tapi distribusi di desa ada yang naik dan ada yang turun,” ujar Kasi Bina Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Sudarmi, kemarin (11/1).

Formula pembentuk dana desa ini terdiri dari empat komponen. Yakni, alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Itu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam PMK itu disebutkan, besaran alokasi dasar dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di desa, semakin besar pula jumlah alokasi dasar yang diterima.

Alokasi afirmasi merupakan alokasi khusus untuk desa yang masuk kategori tertinggal. Alokasi kinerja diberikan kepada desa yang dinilai patut atau memiliki kinerja positif dalam pengelolaan dana desa. Lalu, alokasi formula dipengaruhi oleh beberapa indiator. Seperti jumlah masyartakat miskin, luas wilayah, hingga kesulitan akses desa.

Sudarmi mengatakan, beberapa desa mengalami penurunan jumlah DD karena tidak mendapatkan alokasi kinerja. Maklum, nilai dari alokasi ini relatif tinggi. Yakni sekitar Rp 260 juta per desa. “Yang menilai kinerja desa dalam pengelolaan DD ini juga langsung pusat,” katanya.

Namun, sambung dia, jika merujuk PMK tentang pengelolaan DD, ketepatan serta kecermatan penyerapan dana desa tahun sebelumnya masuk dalam penilaian tersebut. Tak hanya itu, ketaatan dalam prioritas penggunaan DD juga bagian penting dalam penilaian.

Dia mengungkapkan, tahun ini pemerintah pusat sudah menetapkan 15 persen dari jumlah total desa di Kabupaten Blitar yang mendapatkan alokasi kinerja. Artinya, ada 33 desa yang tahun ini mendapatkan alokasi kinerja. “Jatah ini sebenarnya lebih besar ketimbang beberapa tahun lalu, yang hanya diambil 10 persen penerima alokasi kinerja,” terangnya.

Jatah 15 persen jumlah penerima alokasi kinerja ini menjadi motivasi bagi desa agar mengoptimalkan penggunaan atau pengalokasian DD. Tak pelak ada desa yang pagu DD-nya mengalami peningkatan maupun sebaliknya, berkurang dari tahun lalu. “Jadi, sekarang setiap tahun ada penilaian. Bisa jadi desa yang sebelumya dapat, sekarang tidak lagi dapat alokasi kinerja,” katanya.

Di lokasi terpisah, Kepala Desa Kemirigede Kecamatan Doko Hari Purnawan mengatakan, tahun ini pagu DD di desanya mengalami penurunan. Itu tidak lain karena tidak ada alokasi kinerja untuk desanya.

Dia mengatakan, lolosnya alokasi kinerja ini bukan karena keterlambatan laporan, melainkan karena penyertaan modal kepada badan usaha milik desa di awal tahun. “Apesnya, hal itu tidak masuk dalam progres persentase dalam sistem informasi keuangan desa (siskeudes),” ucapnya. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.