Semakin Dekat dengan Pembaca

Nomenklatur Baru, ASN di Blitar Lebih Inovatif

KOTA BLITAR – Kinerja pegawai negeri sipil (PNS) harus terus ditingkatkan. Perubahan nomenklatur jangan menjadi hambatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi. PNS atau aparatur sipil negara (ASN) memang dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif. “Jadi, bekerja jangan sekadar rutinitas belaka. Kalau bisa ada inovasi. Terpenting, pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan,” terangnya kepada Koran ini, kemarin (13/1).

Terkait adanya perubahan nomenklatur dalam organisasi, menurut dia, jangan dijadikan sebuah hambatan. Perubahan tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan. ”Tugas ASN sejatinya melayani masyarakat. Tapi juga harus inovatif,” tegas politikus PPP ini.

Seperti diketahui, tahun ini ada perubahan nomenklatur hampir di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya terjadi pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar. Dinas yang mengampu masalah infrastruktur itu kini memiliki bidang baru.

Bidang baru tersebut berupa bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Salah satu masalah yang ditangani yaitu limbah domestik rumah tangga. Bertambahnya bidang baru itu tentu membuat beban kinerja ikut bertambah.

Sebelumnya, dinas PUPR hanya mengampu tiga bidang kerja. Itu meliputi bidang penataan bangunan dan bina kontruksi; bidang bina marga dan sumber daya air (SDA); bidang penataan ruang dan pertanahan. Di samping itu, dinas PUPR juga mendapat beban baru lagi dari Dinas Perumahaan Rakyat (Dispera) Kota Blitar.

Peralihan bidang kerja tersebut juga diikuti peralihan tenaga. Beberapa tenaga bidang limbah domestik yang sebelumnya bertugas di DLH, kini berpindah ke dinas PUPR. ”Yang penting ASN fokus bekerja dan tingkatkan pelayanan sehingga masyarakat merasa senang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Kota Blitar Paring Gentur Utomo menjelaskan, peralihan bidang tersebut merupakan bagian dari implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ada dua dinas yang terdampak perubahan tahun ini, yakni dinas PUPR dan DLH. Keputusan Kemendagri itu diterbitkan pada 2021 lalu.

Sebelumnya, pemkot sudah melaksanakan perubahan nomenklatur di awal 2022 lalu. Termasuk adanya OPD baru, yakni badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang sebelumnya menjadi satu dengan bakesbangpol. (sub/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.