KABUPATEN BLITAR – Gerak cepat harus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dalam pemenuhan personel. Pasalnya, kekosongan pejabat apalagi pada level struktural, secara tidak langsung bakal menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pegawai pensiun itu sebuah keniscayaan. Yang jadi pertanyaan, seberapa siap pemerintah mengantisipasi kekosongan pejabat yang pensiun ini agar tidak menghambat tugas dan kewajiban pemerintah,” ujar Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Panoto.
Menyikapi kekosongan beberapa kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Panoto berharap pemerintah daerah segera melalukan pengisian. Kendati saat ini ada pejabat yang mengisi sementara posisi pejabat pensiun itu, mereka tidak mungkin bisa melaksanakan tugas dengan optimal. Sebab, kewenangan yang dimiliki pejabat sementara tersebut terbatas.
Menurut dia, pengisian ini sekaligus momentum regenerasi di lingkungan pemerintahan. Artinya, ada peluang promosi jabatan atau karir bagi aparatur sipil negara (ASN). “Tapi juga harus kembali ditegaskan, bahwa pejabat atau ASN ini mengemban tugas pelayanan,” jelasnya.
Pihaknya juga mengetahui kini ada beberapa kursi kepala OPD di Bumi Penataran yang bakal kosong. Di antaranya, dinas tenaga kerja (disnaker), dinas perhubungan (dishub), dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM). Tidak hanya itu, beberapa pekan lagi juga akan ada tambahan OPD yang kehilangan pimpinan lantaran pensiun.
Karena itu, kata dia, dalam lelang atau pengisian jabatan pimpinan tinggi tersebut harus menetapkan kriteria atau standar tertentu bagi calon pejabat. Sebab, memiliki kapasitas dan kapabilitas saja tidak cukup untuk menterjemahkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. “Mereka juga harus memiliki integritas, loyalitas, dan moralitas yang baik,” terangnya.
Dia mengatakan, moralitas kini menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Harapannya, hal ini bisa menekan atau menghindarkan kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan. “Jangan sampai ada kasus-kasus seperti itu di Kabupaten Blitar. Makanya sedari awal kudu dipersiapkan,” tandasnya.
Untuk diketahui, setidaknya ada empat kursi kepala dinas yang kini kosong. yakni, dinas kepemudaan dan olahraga (dispora), dinas tenaga kerja (disnaker), dinas perhubungan (dishub), dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia(BKPSDM). Pada Februari nanti akan ada dua kepala OPD yang pension. Yaitu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blitar Luhur Sejati dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar Suwandito.(hai/c1/ady)
