Semakin Dekat dengan Pembaca

Anggaran Pembangunan MPP Tembus Rp 4,2 Miliar

KOTA BLITAR – Anggaran pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan HOS Cokroaminoto, Kota Blitar, membengkak. Buktinya, dari hasil evaluasi yang dilakukan kementerian terkait, butuh biaya sekitar Rp 4,2 miliar. Awalnya hanya sekitar Rp 2 miliar. Penyesuaian standar bangunan menjadi salah satu pemicu bertambahnya biaya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar Heru Eko Pramono mengatakan, pembangunan MPP akan menelan anggaran sekitar Rp 4,2 miliar. Jumlah itu digunakan untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya, pembangunan konstruksi, pembuatan sistem operasional, dan tenaga yang mengoperasionalkan. “Anggaran ini dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023,” ujarnya.

Awalnya, lanjut Heru, rencana anggaran biaya (RAB) yang diusulkan ke pemerintah pusat hanya berkisar Rp 2 miliar. Namun, setelah evaluasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Investasi, anggaran dinaikkan menjadi Rp 4,2 miliar. Sebab, rancangan yang dibuat belum memenuhi standar pembangunan MPP. “Untuk memenuhi standar yang ditetapkan itu menyebabkan anggaran menjadi bertambah,” jelasnya.

Pada pembangunan MPP ada beberapa standar fisik yang harus dipenuhi. Di antaranya, terdapat akses ramah difabel, ruang terbuka, dan ruang pameran. “Sebelumnya kami belum terpikir untuk merancang hal itu, sehingga mau tidak mau kami harus menaikkan anggaran,” lanjutnya.

Selain itu, kantor DPMPTSP harus pindah di area MPP. Sebab, MPP ini masih dalam pengelolaan DPMPTSP. Hal ini juga memengaruhi jumlah anggaran yang telah diajukan. “Karena ada instansi vertikal yang harus digandeng, jadi untuk mempermudah pendekatan dengan instansi vertikal lain,” bebernya.

Tidak hanya itu, kemungkinan akan terjadi inflasi pada 2023 turut menjadi faktor bertambahnya jumlah anggaran. Selain menilai harga bahan material, juga mempertimbangkan upah kerja kuli bangunan. “Kalau hanya Rp 2 miliar, mungkin nanti hanya bisa untuk perbaikan atasnya saja,” imbuhnya.

Heru menambahkan, anggaran saat ini sifatnya belum final. Artinya, pada 2024 mendatang akan diajukan anggaran kembali untuk biaya operasional. “Termasuk saat kegiatan evaluasi bersama beberapa vertikal instansi lain agar memiliki visi dan misi yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.

Kini rencana proses pembangunan masih pada tahap penyusunan detail engineering design (DED). Selain itu, studi komparasi dengan MPP di Jawa Timur. “Hal ini berdasarkan rekomendasi dari Kemenpan,” katanya.

Rencananya ada sebanyak 21 instansi vertikal yang akan bertempat di MPP ini. Seperti perbankan, BPOM, kantor pos, PDAM, Jamsostek, BPJS kesehatan, imigrasi, samsat, polres, hingga kejaksaaan. “MPP ini berfungsi untuk melayani masyarakat yang memiliki kepentingan, baik warga Kota Blitar maupun luar Kota Blitar,” paparnya.

MPP nantinya tidak hanya untuk memberikan pelayanan perizinan. Namun, berkonsep multifungsi. Di kantor ini akan terdapat ruang untuk kongko, pameran dalam skala kecil, serta pujasera yang menyuguhkan berbagai kuliner. “Tidak hanya sebagai kantor pelayanan, tapi juga menggerakkan roda ekonomi terutama UMKM di Kota Blitar,” tandasnya. (mg1/c1/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.