Semakin Dekat dengan Pembaca

APBD Cuma Otoritas Pemerintah Trenggalek? Suripto: Transparansi Minim

TRENGGALEK – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti ruang gelap karena keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat terbilang minim.

Padahal seharusnya ada transparansi agar masyarakat juga bisa mengetahui anggaran yang tersedia digunakan untuk apa.

“Selama ini APBD menjadi ruang gelap. Tidak semua orang bisa tahu dalam APBD itu,” kata Suripto, ketika mengamati pemerintahan di Kota Alen-alen ini.

Menurut pria berkacama mata itu, APBD memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, artinya masyarakat berhak mengetahui rancangan di dalam APBD.

Bagaimana melibatkan masyarakat itu, tutur dia, yaitu dengan membuka diskusi publik atau bahkan uji publik.

“Apakah pernah ada hearing terhadap APBD, tidak pernah. Seharusnya kan dibuka ruang publik untuk itu, karena itu menyangkut kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan fenomena tersebut, Suripto berpandangan bahwa penyelenggaraan APBD menyerupai otoritas pemerintah. Sebagaimana pemerintah itu tak lepas dari peran eksekutif dan legislatif.

Unsur perencanaan merupakan komponen vital dalam kesuksesan pelaksanaan APBD. Ketika ditarik lebih luas, kata Suripto, ada dokumen Induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi visi dan misi bupati selama lima tahun ke depan.

“Kemudian di-breakdown pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya,” ujarnya. Berkaitan itu maka sudah semestinya rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) melandasi dari RPJMD.

Sementara dari fungsi pengawasan atau controling, lanjut Suripto, acuan dasar dalam fungsi budgeter tetap merujuk ke dalam dokumen induk perencanaan.

“Meskipun DPR punya hak budget, tidak boleh hak budget itu menyimpang dari dokumen induk perencanaan dalam dokumen RPJMD,” uraiannya.

Dengan menemukan satu rujuan yang sama, kata dia, biarpun ada dua model aspirasi untuk perencanaan, baik skema Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) maupun pokok-pokok pikiran, kedua aspirasi itu tidak boleh melenceng dari RPJMD.

“Nah, misi ini seharusnya kedua-duanya harus tunduk kepada RPJMD,” tegasnya.

Kalau pun sampai ada usulan infrastruktur yang tidak masuk ke RPJMD, menurut Suripto, semestinya jika tidak sesuai maka dicoret. “Jadi ada reasoning-nya, bukan cuma aspirasi masyarakat.

Jika aspirasi itu bukan menjadi prioritas, maka yang lebih prioritas diutamakan,” pungkasnya.(tra/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.