Semakin Dekat dengan Pembaca

Awal Tahun, 4 Kursi Kepala OPD Lingkup Pemkab Blitar Tanpa Penghuni

KABUPATEN BLITAR – Awal 2023 ditandai dengan kosongnya kepala beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bitar. Selain karena pensiunnya pejabat eselon II b yang duduk sebagai kepala dinas, itu juga karena adanya pemecahan dinas sesuai dengan perubahan nomenklatur perangkat daerah.

Dari informasi yang diterima Koran ini, kurang lebih ada empat OPD yang kosong, ditambah dengan dinas yang harus dipecah menjadi dua dinas. Bahkan, jumlah tersebut (OPD kosong, Red) diperkirakan terus bertambah hingga beberapa bulan ke depan. Sebab, ada lagi pejabat eselon II yang pensiun. OPD yang kini kosong tanpa kepala dinas di antaranya dinas perhubungan (dishub), dinas tenaga kerja (disnaker), dan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM).

Selain itu, bakal ada slot baru untuk posisi kepala dinas. Yakni, dinas kepemudaan dan olahraga (dispora) yang notabene pecahan dari dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olahraga (disparbudpora).

Dalam mutasi pegawai yang digelar pekan lalu, tidak ada pergeseran pejabat eselon II b. Hanya rotasi dan promosi beberapa pejabat di level bawahnya. Kemungkinan pengisian kekosongan ini bakal dilaksanakan beberapa bulan lagi. “Semua itu (pengisian kekosongan pejabat, Red) tidak semata langsung melakukan pengisian, tapi ada beberapa prosedur yang harus dilalui,” ujar Bupati Rini Syarifah kepada media beberapa waktu lalu.

Hingga kini pihaknya masih menunggu persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk segera melakukan pengisian jabatan-jabatan tersebut. Sembari menunggu, sudah ditunjuk beberapa pejabat untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) agar tidak terjadi kekosongan jabatan di OPD. “Kemungkinan lelang (jabatan, Red) akan dilaksanakan sekitar Maret mendatang,” ungkapnya.

Proses mutasi yang dilakukan beberapa hari lalu, jelas Rini, bukan sekadar peremajaan di tubuh kepegawaian. Namun, itu juga menindaklajuti sturktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, sekaligus menyesuaikan amanah peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Regulasi anyar ini juga berdampak pada tipologi dinas. Misalnya, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) yang sebelumnya tipe B, kini berubah status menjadi dinas tipe A. Begitu juga, dishub dan dinas komunikasi informatika dan persandian, yang sebelumnya tipe B naik kelas menjadi tipe A. Lalu, dinas penananam modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) yang sebelumnya tipe C, kini naik status menjadi tipe B. Adapun OPD baru yakni dipora sementara ini menyandang status dinas tipe C.

Disinggung mengenai kantor dinas yang baru tersebut, Bupati Rini mengaku, untuk sementara masih berada satu area dengan dinas pariwisata dan kebudayaan. Hingga kini, OPD tersebut juga belum memiliki pimpinan atau kepala dinas definitif. “Untuk kantor, sementara gabung dengan pariwisata dan kebudayaan,” tandasnya. (hai/c1/ady)

Leave A Reply

Your email address will not be published.