Semakin Dekat dengan Pembaca

Awas, Ini Kata Legislatif Soal Kasus Dugaan Pungli Desa Sawentar di Blitar yang Belum Tuntas

KABUPATEN BLITAR – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, tak luput dari pantauan wakil rakyat. Dewan berharap pemerintah sigap dan memastikan perkara ini tidak mengganggu pelayanan masyarakat di desa.

Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar Panoto menyebut, ada banyak dampak yang bisa muncul imbas kasus tersebut. Selain berpotensi memengaruhi pelayanan, persoalan ini juga bakal memengaruhi kredibilitas penyelenggara pemerintahan di desa.

“Kepercayaan, mau tidak mau pelayanan dan kinerja akan terimbas. Lalu, dari sisi masyarakat yang akhirnya terjadi generalisasi penilaian masyarakat. Dampaknya akan sangat tidak bagus,” ujarnya kemarin (2/1).

Politikus PKB ini mengatakan, pungli, penyelewengan anggaran, atau korupsi tak lepas dari beberapa faktor pemicu. Misalnya, karakter tiap individu dan akhlak moral. Selain itu, juga adanya peluang serta kemampuan. Untuk itu, segala bentuk penyelewengan anggaran harus diusut sampai tuntas. Ini juga untuk memberikan efek jera dan mengantisipasi kasus serupa tidak terjadi di desa lain.

Sebagai pencegahan, kata dia, dinas terkait harus lebih getol memberikan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan. Upaya tersebut diyakini dapat meredam potensi rasuah. Pihaknya juga meminta agar masyarakat atau pegawai pemerintahan tak tutup mata saat mengetahui indikasi penyalahgunaan jabatan.

“Jangan membudayakan dan membiasakan hal buruk. Secara tidak langsung, ini menggambarkan character building, dan yang lain bisa saja tertular kasus ini,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa (Kades) Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Mujiyanto mengaku dugaan pungli itu mencuat pada pertengahan tahun lalu. Menurutnya, kasus tersebut menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa pelayanan administrasi di desa tidak terganggu.

Para perangkat desa, lanjut dia, masih aktif menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, pemdes turut menampung segala aspirasi yang disampaikan oleh warga. Termasuk dalam mengawal dugaan kasus pemangkasan dana siap pakai (DSP) korban gempa pada 2021 lalu.

“Selama ada dugaan itu, sejauh ini pelayanan di desa tidak ada masalah dan pengaruh. Kami sama-sama menunggu proses karena sudah ditangani penyidik,” ungkapnya.

Mujiyanto membenarkan penyidik Satreskrim Polres Blitar sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Termasuk uang tunai dan beberapa dokumen penting lainnya. Menurutnya, itu sebagai bukti petunjuk dalam penanganan persoalan ini.

Disinggung terkait uang yang disita dari salah satu oknum perangkat desa, Mujiyanto berusaha meluruskan. Menurutnya, uang yang diamankan itu berasal dari warga yang sebelumnya sudah mendapat bantuan. “Setahu saya itu dari orang-orang yang mengumpulkan itu, semua sudah memberikan keterangan,” bebernya.

Dia berharap tersangka kasus pungli segera terungkap dan mendapat konsekuensi sesuai regulasi. “Kami tunggu saja seperti apa hasilnya, semoga segera ditetapkan tersangkanya,” tandasnya.

Untuk diingat kembali, sejumlah warga melaporkan salah seorang oknum perangkat Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, terkait dugaan pungli. Dalam laporan itu dijelaskan, oknum memangkas 10 persen bantuan stimulan gempa berdalih biaya administrasi.

Hingga kemarin, polisi sudah memeriksa 300 saksi dan menyita sekitar Rp 200 juta. Polisi juga mengantongi bukti lain seperti tangkapan layar percakapan di aplikasi pesan instan. Sayangnya, polisi masih belum bisa memastikan sosok tersangka lantaran menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (luk/c1/hai)

Leave A Reply

Your email address will not be published.