KABUPATEN BLITAR – Sosok pimpinan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Penataran kini menjadi perhatian banyak kalangan. Tak hanya wakil rakyat, para pelangganpun ikut was-was. Mereka khawatir pelayanan penyediaan air bersih terganggu.
“Sumber air di wilayah kami sangat dalam, pelayanan PDAM jadi tumpuan,” ujar Sumadi, Pelanggan PDAM Tirta Penataran di Kecamatan Kademangan.
Warga Desa Kebonsari itu mengaku, beberapa tahun terakhir kebutuhan air bersih di desanya relatif aman. Itu setelah, jaringan pipa PDAM masuk ke wilayah tersebut. “ Sebelumnya, saat kemarau tiba, wah susah sekali dapat air,” terangnya.
Konon, sebelum terlayani oleh PDAM, masyarakat di desa tersebut mengandalkan tandon-tandon pamsimas (program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat). Sayangnya, debit sumber air yang digunakan mengisi tandon tersebut lambat laun berkurang. Akibatnya suplai air bersih kepada masyarakat tidak cukup. “Yang parah itu ada di Dusun Ilik-Ilik,” tutur Kepala Desa Kebonsari, Subakri.
Dia mengatakan, karakter tanah desanya memang sedikit unik. Artinya, ada ratusan masyarakat yang juga tinggal di area perbukitan. Sehingga, nyaris tidak mungkin untuk mengebor sumur. Untungnya, kini jaringan pipa PDAM bisa mengairkan air bersih untuk masyarakat. “Kami berharap pelayanan yang sudah baik ini dipertahankan,” katanya.
Baca Juga: Masa Kerja Direktur PDAM Berakhir, Tunggu Kebijakan Kuasa Pemilik Modal
Proses penyediaan air bersih di desa ini bisa dikatakan cukup cepat. Tidak sampai sebulan pasca pengajuan, masyarakat sudah bisa menikmati layanan air bersih dari PDAM. “Ada sekitar 150 keluarga di Dusun Ilik-Ilik, Desa Kebonsari, yang mengajukan sambungan, dan semua terlayani dengan baik,” ucap Joko Santoso seorang tokoh masyarakat setempat.
Pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Blitar itu mengaku cukup puas dengan kinerja PDAM Tirta Penataran. Sebab, keluhan yang dialami oleh konstituennya direspon cepat. “Saya juga lega, karena mereka sebelumnya wadul dan mengeluh ke kami. Untungnya segera ditindaklanjuti,” katanya.
Joko juga mendengar masa jabatan Direktur PDAM Tirta Penataran bakal berakhir. Pihaknya berharap, pemerintah tidak coba-coba terkait pemenuhan kebutuhan dasar ini. Sebab, salah pengelolaan bisa menjadi bomerang bagi pemerintah daerah. “Jangan pilih kucing dalam karung, stunting itu muncul juga karena menyepelekan pentingnya air bersih,” tegasnya.
Menurut dia, kini sulit menemukan figur profesional dan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, pihaknya mewanti-wanti pemerintah daerah juga memiliki semangat yang sama dalam mengemban amanah pelayanan kepada masyarakat. “Kalau memang (Yoyok, Red) bisa dikaryakan kembali, kenapa harus cari-cari figur baru yang belum jelas dan terbukti kinerjanya. Rekrutmen itu buang-buang anggaran,” tandas anggota Komisi II DPRD Kabupaten Blitar ini. (hai/wen)