TRENGGALEK -Bank Perkreditan Rakyat (BPR) UMKM Jatim telah menandatangani memorandum of understanding (Mou) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sewilayah Jatim, Senin (17/10). Melalui MoU dan PKS itu, BPR UMKM Jatim cabang Trenggalek dan ATR/BPN Trenggalek yang dinakhodai Joseph Wibisono bakal duet untuk mempercepat PTSL di Kota Alen-Alen.
Adapun keringanan yang ditawarkan adalah bermodal jaminan sertifikat. Para petani atau pelaku UMKM tak perlu khawatir dengan jeratan rentenir atau bank thithil, karena bunga pinjaman yang ramah di kantong.
Pimpinan Bank UMKM Jatim Kantor Cabang Trenggalek, Titin Herawati mengungkapkan, upaya mendorong percepatan PTSL di Kota Alen-Alen bersama Bank UMKM Jatim cabang Trenggalek itu sudah sedari 2019 sampai kini.
Dari rentang waktu itu, kata Titin, Bank UMKM Jatim telah merealisasikan UMKM yang mendapatkan sertifikat PTSL hingga sebanyak 238 debitur dengan jumlah bagi debet sekitar Rp 10 miliar (M). “Kami pun turut dalam kegiatan pembagian sertifikat ke kecamatan-kecamatan, meliputi Gandusari, Karangan, Watulimo, Durenan, Munjungan, dan Panggul,” ungkapnya.
Tak jauh beda, Dirut Bank UMKM Jawa Timur Yudhi Wahyu M menyadari bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Bank UMKM Jatim perlu sinergi dengan instansi vertikal maupun horizonal. Sesuai dengan arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, BPR UMKM Jatim telah menjalin sinergi dan kolaborasi yang baik dengan kedua jenis instansi tersebut. “Selama ini kita telah melakukan sinergi yang baik antara organisasi perangkat daerah (OPD), baik di Pemprov Jatim maupun kabupaten/kota. Kita juga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti dengan BPN Jatim yang memiliki program PTSL,” ungkap Yudhi saat memberikan sambutan.
Lebih lanjut, sektor penopang pertumbuhan kredit Bank UMKM sejauh ini adalah dari bidang pertanian. Itu dibuktikan dari produksi padi di Jatim selama pandemi Covid-19 tertinggi di nasional.
Yudhi mengakui bahwa Program Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ) dengan anggaran Rp 200 M sukses terserap. Serapan anggaran itu menunjukkan perputaran uang mencapai Rp 1,4 triliun (T). Dengan begitu, Bank UMKM Jatim yang kini tersebar hingga di 32 cabang dan 120 kantor kas bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. “Kantor kas ini utamanya berada di kecamatan-kecamatan. Itu karena kantornya yang dekat dengan masyarakat. Kita bersentuhan langsung dengan para petani, utamanya yang telah mendapat sertifikat tanah melalui program PTSL dan capaiannya sangat tinggi,” jelasnya.
Sementara saat memaparkan basis data, Yudhi menjelaskan, total kredit per September yang sudah disalurkan mencapai Rp 2,275 T. PTSL menyumbang 12,8 persen, sedangkan penyumbang terbesar PTSL adalah dari sektor pertanian 57,34 persen, baru disusul sektor perdagangan dengan capaian 36,26 persen.
Selain itu, basis data per Juni 2022, aset Bank UMKM Jatim menduduki peringkat tiga terbesar nasional dengan nilai aset Rp 2,904 T. Yudhi memprediksikan capaian aset hingga akhir 2022 mampu menyentuh Rp 3 T.
Diakuinya, pemanfaatan program PTSL sudah berjalan sejak 2019, di saat bunga kredit konsumsi Bank UMKM kalah bersaing dengan bank-bank nasional. Karena itu, kata Yudhi, BPR UMKM Jatim kemudian kembali ke khitah yakni UMKM. Keputusan itu pun kini berbuah manis. “Pertanian menjadi salah satu fokus kita. Karena pertanian itu dari kita untuk kita. Kami optimistis perekonomian 2023 yang katanya suram akan bisa terlalui dengan baik,” tegasnya. Prestasi Bank UMKM Jatim itu pun mendapat apresiasi cantik dari berbagai stakeholder.
Kabiro Perekonomian Setdaprov Jatim Iwan mengaku, keberadaan Bank UMKM Jatim telah berkontribusi nyata bagi Pemprov Jatim, khususnya dalam pemberian deviden. Pada tahun ini Bank UMKM akan memberikan deviden Rp 8 M. Tahun depan, targetnya akan dinaikkan menjadi Rp 9 M. “Pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini telah berangsur-angsur membaik. Saat ini berada pada angka 5,74 persen dan nasional 5,44 persen. Ini menandakan geliat sosial ekonomi masyarakat berjalan lagi. Makanya, kami dari Biro Perekonomian siap mendukung Bank UMKM agar menjadi bank yang berguna bagi masyarakat Jatim,” kata Iwan.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Jonahar mengatakan, jumlah sertifikat yang telah diproduksi pada 2021 sebanyak 1,3 juta lebih, sedangkan jumlah total bidang tanah ada sebanyak 20 juta bidang.
Dari jumlah itu, ada sekitar 8 juta yang belum bersertifikat atau baru 12 juta yang telah tersertifikat. Sementara yang belum bersertifikat nantinya akan disertifikatkan dan bisa dikerjasamakan dengan Bank UMKM Jatim. “Kami sangat mendukung karena tugas ini sangat mulia. Bank UMKM bisa membantu perekonomian rakyat khususnya menengah bawah melalui program PTSL yang dijadikan agunan bantuan modal,” katanya.
Agar program ini berjalan baik setelah adanya MoU, Jonahar berharap Bank UMKM ikut dan memberikan sosialisasi setiap ada penyuluhan. Dengan begitu, saat sertifikat jadi, Bank UMKM bisa langsung masuk. “Nanti kita berikan datanya. Bahkan, nama dan luas tanahnya kita berikan datanya. Sehingga bisa di-checklist mana yang bisa dimasuki Bank UMKM,” tandasnya. (tra/c1/rka)
