KOTA BLITAR – Pascabencana tanah gerak yang terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Blitar, banyak warga terdampak bencana belum merasa nyaman tinggal di rumahnya. Sebagian dari mereka masih mengungsi. Di sisi lain, bantuan dari pemerintah kini masih dihitung dan baru akan diusulkan ke provinsi hingga pusat.
Bencana tanah gerak di Kabupaten Blitar beberapa bulan lalu menyebabkan ratusan rumah amblas dan roboh. Setelah kejadian tersebut, ada puluhan rumah warga terdampak yang belum tersentuh bantuan pemerintah. “Bantuan kepada korban bencana sudah kami usulkan,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Blitar, Adi Andaka, kepada Koran ini kemarin (26/1).
Dia menyebutkan, perbaikan rumah akibat bencana tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung. Sebab, bangunan yang rusak terdapat di beberapa titik. “Bencana ini terjadi di beberapa kecamatan. Di antaranya, Kecamatan Binangun, Panggungrejo, Sutojayan, dan Wates,” paparnya.
Menurut dia, jumlah rumah yang mengalami kerusakan dan tingkat kerusakannya telah dicatat. Yakni, mulai ringan, sedang, hingga berat. Rencana perbaikan rumah rusak tersebut sudah diusulkan ke pihak pemerintah provinsi dan pusat melalui badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). “Penanganan rumah korban ini ditanggung BPBD. Namun sebagian lainnya ada yang melalui kami (perkim, Red), seperti di Desa Kebonsari,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, jenis bantuan yang akan diberikan belum diketahui secara pasti. Sebab, hingga saat ini masih dalam proses pengusulan. Bantuan yang didapatkan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Perbaikan ini menggunakan anggaran dari pusat dan provinsi. Sebab, anggaran APBD Kabupaten Blitar tidak cukup,” terangnya.
Meskipun jumlah kerusakan di setiap wilayah terhitung kecil, terang Adi, jika diakumulasi seluruh kerusakan yang terjadi di Kabupaten Blitar, maka jumlahnya terhitung cukup besar. Harapannya, bantuan yang nanti tersalurkan bisa maksimal. “Untuk sementara kami belum mengetahui bantuan apa yang akan diberikan,” bebernya.
Warga Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Anton Susilo mengaku, tempat tinggalnya sudah tidak bisa dipergunakan. Akibatnya, dia harus menginap di rumah saudaranya. Perkiraan biaya perbaikan rumahnya mencapai lebih dari Rp 100 juta. Meskipun memiliki lahan untuk rumah, dia belum mampu membuat bangunan. “Belum ada biaya untuk membangun rumah, apalagi saat ini harga material lebih mahal,” tandasnya. (mg1/c1/ady)
