TRENGGALEK – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut selisih porsi belanja operasi dan belanja modal begitu jauh. Alhasil, ini berpengaruh terhadap keberlangsungan nasib infrastruktur daerah. “Jika terlalu jomplang, tentu masyarakat yang terkena dampaknya,” kata Ketua Fraksi PKB Trenggalek Sukarodin.
Sukarodin mengakui bahwa ketika menyoroti laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021, total anggaran belanja daerah Rp 2,3 triliun (T). Suntikan anggaran untuk belanja operasi Rp 1,4 miliar (M), sedangkan belanja modal Rp 295 M.
Dalam realisasinya, capaian belanja operasi menembus 93,89 persen atau Rp 1,3 M, sedangkan belanja modal sebatas 88 persen atau setara Rp 2,3 M. Menurut Sukarodin, perbedaan porsi anggaran maupun capaian realisasi yang lebih rendah pada belanja modal menunjukkan pelayanan kepada masyarakat pun minim. “Maka, ini perlu dipacu agar arah kebijakan ke depan lebih meningkat,” ucapnya.
Lebih lanjut, suatu hal yang mencolok akibat belanja modal rendah adalah kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Sudah menjadi rahasia umum jika kondisi jalan kabupaten banyak yang rusak. Sedangkan dampak dari minimnya belanja modal, menyebabkan perbaikan jalan yang tidak maksimal. “Orang banyak yang mengeluh persoalan jalan. Itu paling tampak, infrastruktur,” tegasnya.
Pihaknya tak menampik bahwa pengadaan aparatur sipil negara (ASN) merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Namun, tak bisa dipungkiri jika belanja modal sifatnya wajib sehingga peluang untuk meningkatkan PAD adalah efisiensi anggaran dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). “Misal, anggaran yang sekiranya tidak perlu, itu dialihkan ke belanja modal atau dengan menggenjot PAD,” jelasnya.
Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Khoiri mengatakan, pandemiCovid-19 pada 2021 berimbas signifikan terhadap kondisi keuangan daerah. Namun di sela-sela itu, pemkab juga sudah berupaya hingga bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hingga keenam kalinya. “Pemkab juga berinisiatif mendapatkan pinjaman daerah hingga ber-output penambahan dua gedung fasilitas kesehatan di RSUD dr Soedomo,” ucapnya.(tra/c1/rka)
