Semakin Dekat dengan Pembaca

Berapa ya, UMK Blitar Bakal Naik 5 atau 7,5 Persen?

KOTA BLITAR – Sesuasi jadwal, hari ini upah minimum kota/kabupaten (UMK) Blitar 2023 ditetapkan. Penetapan tersebut diumumkan oleh gubernur.

Masyarakat khususnya pekerja di Kota Blitar harus siap dengan keputusan UMK 2023. Apakah nanti UMK 2023 mengikuti aturan baru Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, atau tetap mengikuti aturan PP Nomor 36 Tahun 2021. Jika mengikuti aturan baru, kenaikan UMK 2023 mencapai 7,5 persen dibanding UMK 2022.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja (DinkopUKMNaker) Kota Blitar Juyanto mengatakan, UMK 2023 Kota Blitar akan ditetapkan hari ini. Penetapan itu diumumkan oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. “Kami belum bisa mengetahui berapa UMK yang ditetapkan karena pengumuman masih besok (hari ini, Red),” terangnya, kemarin (6/12).

Ada dua kemungkinan UMK 2023 yang ditetapkan. Dinas belum bisa memastikan karena yang memiliki kewenangan adalah pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim. “Kami nanti hanya bertugas sosialisasi setelah penetapan ini. Sosialisasi kami rencanakan pekan depan,” ujarnya.

Dalam sosialisasi itu, dinkop bakal mengundang seluruh perwakilan perusahaan se-Kota Blitar. Kemudian, narasumber melibatkan dari pegawai Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi seputar UMK 2023 dengan harapan perusahaan bisa menerapkannya di tahun depan.

Untuk diketahui, usulan UMK 2023 Kota Blitar sebesar Rp 2.186.000. Naik 7,5 persen dibanding UMK 2022 yang sebesar Rp 2.039.024. Usulan UMK tersebut berdasarkan perhitungan melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Sementara perhitungan dari rumus PP Nomor 36 Tahun 2021, usulan UMK 2023 sebesar Rp 2.156.000.

Sebelumnya, upah minimum provinsi (UMP) telah ditetapkan pada 28 November lalu. Di Jawa Timur (Jatim), Gubernur Khofifah Indar Parawansa menetapkan UMP sebesar Rp2.040.244,30 atau naik 7,8 persen dibanding 2022. Kenaikan UMP 2023 itu telah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023. Dalam SK tersebut, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya. (sub/c1/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.