Semakin Dekat dengan Pembaca

Bidang Baru, Beban Kinerja Bertambah

KOTA BLITAR – Beban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar bertambah. Itu setelah adanya bidang baru di organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah infrastruktur ini.

Bidang baru itu berupa bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Salah satu masalah yang ditangani adalah limbah domestik rumah tangga. ”Ya, ada tambahan bidang baru di kami. Hasil peralihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Blitar Suharyono kepada Koran ini, kemarin (3/1).

Dengan bertambahnya satu bidang, maka tugas serta fungsi dinas PUPR makin bertambah. Mau tidak mau, dinas harus menyesuaikan dengan kondisi baru tersebut. ”Semoga tidak ada kendala ke depannya. Ini sudah bagian dari kebijakan pemerintah. Kami harus mengikuti,” terang pria berkumis ini.

Sebelumnya, dinas PUPR hanya mengampu tiga bidang kerja. Itu meliputi bidang penataan bangunan dan bina kontruksi; bidang bina marga dan sumber daya air (SDA); bidang penataan ruang dan pertanahan. Di samping itu, dinas PUPR juga mendapat beban baru lagi dari Dinas Perumahaan Rakyat (Dispera) Kota Blitar.

Peralihan bidang kerja tersebut juga diikuti peralihan tenaga. Beberapa tenaga bidang limbah domestik yang sebelumnya bertugas di DLH, kini berpindah ke dinas PUPR. Dengan begitu, tenaga yang nantinya mengisi bidang baru sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terpisah, Kepala Bagian (kabag) Organisasi Setda Kota Blitar Paring Gentur Utomo menambahkan, peralihan bidang tersebut merupakan bagian dari implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventerisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ada sejumlah OPD yang mengalami perubahan nomenklatur. Dua dinas yang terdampak yakni dinas PUPR dan DLH.

Kepmendagri itu diterbitkan pada 2021 lalu. Sebelumnya, pemkot sudah melaksanakan perubahan nomenklatur di awal 2022 lalu. Termasuk adanya OPD baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebelumnya menjadi satu dengan Bakesbangpol. “Perubahan nomenklatur ini sudah di antisipasi. Tidak ada kendala,” tandas pria ramah ini. (sub/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.