Semakin Dekat dengan Pembaca

Biro Konsultasi Hukum Kartini Berikan Pelayanan Untuk Masyarakat Miskin di Tulungagung

Tulungagung

KOTA, Radar Tulungagung– Warga di Tulungagung masih kesusahan menjangkau bantuan hukum saat tersandung kasus tertentu. Padahal sebenarnya ada Biro Konsultasi Hukum Kartini Tulungagung yang bisa memberikan sebuah bantuan hukum gratis khusus bagi warga miskin di Kota Marmer ini.

Ketua Biro Konsultasi Hukum Kartini Tulungagung, Rudi Iswahyudi mengaku, masih  banyak warga kurang mampu di Tulungagung memerlukan bantuan hukum. Ketidaktahuan mereka tentang pentingnya bantuan hukum saat tersandung hukum, serta stigma bahwa biaya hukum itu mahal menjadi penyebabnya. Ketidaktahuan tersebut menjadi penutup akses masyarakat miskin bisa mendapatkan sebuah bantuan hukum.

Padahal saat menghadapi perkara hukum, warga seakan tidak tahu jalan tanpa adanya bantuan hukum yang diberikan. Akhirnya mereka (warga miskin, Red) juga mengalami kerugian hukum, bahkan tidak jarang rugi materil yang besar, karena adanya oknum-oknum bermain.

Apabila orang kaya dengan mudah bisa bekerja sama dengan jasa hukum, lalu bagaimana dengan nasib masyarakat miskin tidak memiliki biaya untuk bantuan hukum? Rudi menjawab, sejak tahun 2013 lalu, biro konsultasi hukum yang berlokasi di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, itu mencoba untuk hadir di tengah-tengah warga dengan memberikan bantuan hukum secara gratis. Dalam balutan stigma mahal sebuah bantuan hukum, ternyata sudah banyak juga case yang sudah terselesaikan.

“Artinya orang-orang kurang mampu di Tulungagung bisa mendapatkan akses utamanya bantuan jasa hukum yang tidak membayar. Selaras dengan amanat undang-undang bantuan hukum dan undang-undang advokat,” jelas Rudi, sapaan akrab pria tersebut.

Dua cara digunakan yakni pro bono alias memberikan bantuan hukum untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya alias gratis. Serta pro deo di mana sebagian biaya hukum masyarakat miskin bisa dibiayai pemerintah.

Meski gratis, jangan juga dikira persyaratannya rumit. Tidak semestinya sebuah biro konsultasi hukum men-judge orang dengan golongan miskin, namun ketika ada instansi berwenang menyebut bila terdapat orang yang tersandung hukum dan tergolong miskin, jelas akan dibantu. Sifatnya fleksibel sekali dengan orang meminta bantuan hukum.

“Kita menangani hampir 300 perkara per tahun dari orang-orang miskin. Kadang ada yang dibantu pemerintah, kadang juga tidak ada atau gratis,” ungkapnya.

Selain itu, sebenarnya edukasi, pemberdayaan sampai penyuluhan tentang hukum getol diberikan kepada warga. Meski dengan keterbatasan, program-program non-litigasi terus digencarkan.  “Kita juga buka konsultasi, banyak orang-orang desa yang datang. Semua bisa datang kalau untuk konsultasi, tidak memandang kaya miskin atau lainnya,” tutupnya. (nul/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.