KABUPATEN BLITAR – Pencairan bonus bagi atlet berprestasi masih berselimut misteri. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar sepakat kembali menggelar pertemuan. Adapun poin yang akan dibahas tentu soal finalisasi teknis pencairan anggaran.
Sekretaris KONI Kabupaten Blitar, Ikhwanudin mengatakan, dalam pertemuan pertama ada dua pihak yang dipertemukan. Yakni, Wakil Bupati (Wabup) Rahmat Santoso dan jajaran pengurus KONI. Pada pertemuan pekan depan, pihak dinas juga akan dilibatkan. “Karena anggaran untuk KONI kan berasal dari APBD dan melekat di Disparbudpora Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Iwan ini mengeklaim, agenda itu akan menghasilkan keputusan final yang nantinya akan diakomodasi pemkab dalam bentuk peraturan bupati (perbup). Lalu, nominal anggaran yang dicairkan juga akan disepakati dalam forum tersebut.
“Akan kembali dikoordinasikan bersama pemkab pekan depan. Nanti, hasilnya akan meruncing pada pencairan reward. Termasuk soal berapa nominal yang akan dicairkan maupun teknis pencairan juga akan dirampungkan di sana,” katanya.
Sejauh ini, lanjut Iwan, pemkab baru menyetujui opsi pencairan anggaran bagi atlet yang bertanding di nomor cabor tunggal dalam gelaran Porprov ke-VII Jatim bulan lalu. Teknis pencairan bonus bagi atlet di nomor ganda, beregu, maupun kolosal, masih perlu pembahasan lebih lanjut. “Untuk nomor single, Bapak Wabup setuju dengan nominal Rp 35 juta bagi peraih medali emas, Rp 30 juta bagi peraih medali perak, dan Rp 25 juta bagi peraih medali perunggu,” jelasnya.
Hal ini memang perlu pembahasan lebih intens. Pasalnya, jumlah atlet yang turun di nomor cabor ganda, beregu, dan kolosal terbilang cukup besar. Bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika hal ini sampai luput untuk dibahas secara tuntas dalam pertemuan mendatang. “Karena besarannya kan tidak sama. Misalnya, dalam cabor drumband ada nomor kolosal. Kalau kita beri reward dengan nominal yang sama, kan tidal adil,” bebernya.
Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai Ketum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Blitar itu belum dapat mengonfirmasi jadwal pelaksanaan pertemuan bersama pemkab. Pasalnya, hal itu menjadi kewenangan pimpinan daerah. “Yang pasti pekan depan, tapi untuk harinya kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari Bapak Wabup,” tandasnya. (dit/c1/wen)
