Semakin Dekat dengan Pembaca

Bukan Cari Suara, Ini Tujuan “gerilya” Bawaslu Bumi Penataran

KABUPATEN BLITAR – Gelaran pemilu serentak 2024 masih cukup lama. Meski begitu, suasana politik mulai menghangat. Indikasinya, mulai muncul sosok-sosok yang dimungkinkan menjadi jago dalam pesta demokrasi tersebut. Begitu juga dengan partai politik (parpol), sibuk mempersiapkan strategi politik.

Tak hanya parpol yang repot jelang pesta demokrasi 2024 mendatang. Namun juga Bawaslu Kabupaten Blitar. Badan pengawas pemilu itu sudah “bergerilya” (anjang sana) dengan aparat penegak hukum. Padahal, masa kerja sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) biasanya kurang dari setahun.

Informasi yang diterima Radar Blitar, beberapa waktu lalu lembaga penyelenggara pemilihan itu mendatangi Kejaksaan Negeri Blitar, polres, serta Pemkab Blitar.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar Arif Syarwani mengatakan, koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian itu menindaklanjuti Surat Bawaslu RI Nomor 247/PP.00.00/K1/2022, 14 Juli 2022. Yakni perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dalam rangka persiapan penanganan tindak pidana Pemilu 2024.

“Kami beserta jajaran bersilaturahmi ke kejaksaan, Polres Blitar serta Polres Blitar Kota untuk berkoordinasi sebagai persiapan pembentukan Gakkumdu. Ini juga berkaitan permohonan personel dari kejaksaan serta kepolisian,” ujar Arif.

Arif melanjutkan, dibutuhkan 18 personel untuk mengisi Sentra Gakkumdu. Maklum, ada 22 kecamatan di Kabupaten Blitar yang nanti bakal menjadi wilayah pengawasan. Karena sebagian kecamatan masuk dalam wilayah hukum Polres Blitar Kota maka pihaknya juga meminta personel dari sana. “Dengan tahapan yang sudah dimulai, maka untuk mengantisipasi jika terjadi potensi tindak pidana pemilu Sentra Gakkumdu sudah terbentuk,” jelas Arif.

Disinggung kapan sentra gakkumdu ini mulai dibentuk atau bertugas, Arif belum bisa memastikan. Sebab, instruksi dari bawaslu RI sementara ini hanya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum tersebut. Arif juga masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari bawaslu. “Jika mengacu pada pemilu atau pilkada sebelumnya, masa kerja gakkumdu ini sekitar sembilan bulan, jadi memang masih cukup jauh untuk sekarang,” katanya.

Meski begitu, kini tahapan pemilu sudah dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan dalam proses ini ada pelanggaran pemilu. Sehingga bawaslupun merasa perlu untuk segera berkoordonasi dengan aparat penegak hukum agar tidak gagap ketika menangani masalah atau pelanggaran pada tahapan pemilu ini. “Itu salah satu pertimbangannya. Makanya sedari awal perlu koordinasi dengan jajaran kejaksaan dan kepolisian,” jelasnya.

Informasinya, para aparat penegak hukum (APH) tersebut sudah mengirimkan nama-nama personel yang nanti masuk dalam sentra gakkumdu. Untuk Kejaksaan ada empat orang jaksa, Polres Blitar lima personel, Polres Blitar Kota dua personel, dan bawaslu tujuh orang. (hai/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.