Semakin Dekat dengan Pembaca

Bukan Kepalang, Segini Total Honor Adhoc KPU Trenggalek Tahun Anggaran 2023

TRENGGALEK – Pesta demorasi 2024 menjadi lapangan pekerjaan musiman bagi masyarakat Trenggalek.

Yang mana tahun depan, penyelenggara pemilu membutuhkan tenaga adhoc hingga puluhan ribu orang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek Divisi Perencanaan dan Data Indra Setiawan menjelaskan, estimasi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Adhoc KPU Trenggalek pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencapai 28.384 orang.

Rinciannya, tenaga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 70 orang, Sekretariat PPK 42 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) 471 orang, Sekretariat PPS 471.

Adapun estimasi tenaga Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) 2.481, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 19.887 orang, serta petugas trantib 4.962 orang.

“Ini asumsi aman, tapi berpotensi berubah,” ujarnya, saat ditemui di ruangannya, kemarin (3/1).

Berkaitan dengan asumsi jumlah SDM, Indra mengaku, pemerintah pusat rencananya akan menyuntikkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 20 miliar (M).

Suntikan anggaran itu jauh lebih besar ketimbang alokasi TA 2022 Rp 4,8 M.

“Yang mana dari Rp 20 M itu, sekitar Rp 17 M untuk honorarium,” ungkapnya.

Indra menjelaskan, dominasi serapan anggaran untuk honorarium pada tahun ini itu berimplikasi karena pada 2023 penjaringan badan adhoc mulai dilaksanakan. Seperti halnya, PPK, PPS, Pantarlih, dan sebagainya.

“Jadi porsi terbesar dari anggaran itu lebih pada honorarium untuk kesejahteraan badan adhoc,” tuturnya.

Sementara merujuk dari Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilu dan Pemilihan S-647/MK.02/2022 telah mengatur tentang honorarium Penyelenggara Pemilu Dalam Negeri untuk PPK tiap bulannya.

Misalnya, jabatan ketua PPK Rp 2,5 juta, anggota Rp 2,2 juta, sekretaris Rp 1,85 juta, pelaksana teknis Rp 1,3 juta; Ketua PPS Rp 1,5 juta, anggota Rp 1,3 juta, sekretaris Rp 1,15 juta, teknis Rp 1,05 juta; Pantarlih Rp 1 juta.

Selain itu, jabatan ketua KPPS Rp 1,2 juta, anggota Rp 1,1 juta, pengamanan TPS/Satlinmas Rp 700 ribu. “Ini sudah standar biaya seperti yang diatur oleh Permenkeu,” jelasnya. (tra/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.