Semakin Dekat dengan Pembaca

Bupati Ipin Pilih No Comment soal Aksi AKD Desak Revisi UU Desa

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin memilih no comment tentang substansi aspirasi anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) Trenggalek unjuk rasa ke ibu kota negara pada Selasa (17/1) siang. “Kita no comment,” ujar bapak tiga anak tersebut.

Pertimbangan Bupati Arifin memilih no comment karena keterlibatan kepala daerah dengan pemerintahan desa (pemdes) sebatas dalam Undang-Undang (UU) 23, yakni menjaga keamanan dan ketertiban. Karena itu, Pemkab Trenggalek berkaitan dengan substansi aspirasi para kepala desaa (kades) sebatas memastikan, memfasilitasi, agar kegiatan dapat berjalan aman dan tertib. “Kita menjaga keamanan dan ketertiban terkait ruang hidup,” ungkapnya.

Pihaknya mengakui bahwa substansi dari aspirasi kades saat berunjuk rasa ke Jakarta, itu menuntut untuk merevisi UU Desa. Utamanya mengubah masa jabatan kades di setiap periode semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Biarpun usulan itu tidak mengubah total masa jabatan kades selama 18 tahun dengan maksimal tiga periodesasi. “Yang paling penting bagi kita, komunikasi dengan desa itu baik,” sahutnya.

Maka dari itu, biarpun masa jabatan itu nantinya berubah atau tetap, suami Novita Hardini itu menuturkan untuk dapat mengemban amanah masyarakat dengan serius. “Kita diberi amanah untuk menjaga amanah yang diberikkan. Apa pun hasilnya, kita siap bekerja sama dengan desa. Monggo itu kebijakan dari pemeintah pusat, tapi esensinya yang happy (senang) itu bukan yang pegang jabatan (melainkan masyarakat, Red),” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, AKD Trenggalek berunjuk rasa ke ibu kota negara. Mereka menuntut UU Desa direvisi. Utamanya klausul total masa jabatan kades selama 18 tahun dengan maksimal jabatan tiga kali periode.

Sebanyak 149 kades Trenggalek yang unjuk rasa ke Jakarta itu mengusulkan agar masa jabatan kades pada satu kali periode menjadi selama 9 tahun dan maksimal menjabat kades yakni dua kali periode. Usulan itu pun tak mengubah total masa jabatan. Namun, masa jabatan dalam satu kali periode menjadi lebih lama. Dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun.

Ketua AKD Trenggalek Puryono mengatakan, para kades Trenggalek yang tergabung dalam AKD menuntut perevisian UU 6/2014 tentang Desa. Di dalam UU itu, pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa masa jabatan kades 6 tahun dengan kesempatan terpilih hingga tiga kali periode.

Menurut Puryono, AKD Trenggalek sepakat untuk merevisi pasal itu menjadi 9 tahun dengan kesempatan terpilih maksimal dua kali periode. “Ini menyangkut kesinambungan visi-misi,” tegasnya. (tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.