KABUPATEN BLITAR – Beberapa sektor menjadi sorotan Bupati Rini Syarifah, menyikapi tren peningkatan kasus korona di Bumi Penataran. Selain, mengaktifkan satgas desa dan kelurahan, seluruh aparatur sipil Negara (ASN) hingga pejabat tingkat desa diminta menjadi influencer tertib prokes.
Hal ini, disampaikan Bupati Rini Syarifah saat rapat koordinasi (rakor) penanganan Covid-19 di Pendopo Ronggo Hadi Negoro kemarin (14/2). Rapat koordinasi itu diikuti oleh forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sedangkan jajaran musyawawarh pimpinan kecamatan (muspika) dan kepala desa se-Kabupaten Blitar megikuti secara daring.
Beberapa pekan terakhir, penyebaran korona memang menunjukkan kenaikan, tak terkecuali di Kabupaten Blitar. Karena hal itu bupati mengumpulkan perangkat daerah dan jajaran samping untuk menentukan langkah strategis dalam menyikapi kondisi tersebut. “Kita harus bahu membahu. Penanganan korona ini harus dilakukan secara komprehensif,” ujar Bupati Rini.
Progress vaksinasi di Kabupaten Blitar sudah sangat baik. Sayangnya, hal itu membuat masyarakat sedikit kendor dalam menerapkan protokoler kesehatan (prokes). Bupati Rini mengaku sering mendapati masyarakat tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Menurut dia, hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah untuk kembali mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu uforia dengan capaian vaksinasi tersebut. Mensosialisasikan prokes dan melakukan langkah-langkah prefentif lain untuk menekan penyebaran virus harus kembali dilakukan. Misalnya dengan operasi yustisi. “Saya juga pernah lihat ada pejabat desa yang tidak pakai masker. Saya pesan agar ASN dan pejabat desa ini bisa jadi influencer agar masyarakat tertib prokes,” tegas Mak Rini, sapaan Bupati Rini Syarifah.
Orang nomor satu di lingkup Pemkab Blitar itu juga meminta agar beberapa sektor menjadi perhatian. Utamanya sektor pendidikan dan perdagangan. Sebab, aktivitas di lokasi tersebut berlangsung cukup lama sehingga potensi penyebaran virus cukup tinggi.
Hal ini juga berlaku untuk sektor pariwisata. Aplikasi PeduliLindungi harus diterapkan bagi siapa saja pengunjung lokasi wisata. Sebab, mobilitas tinggi antara daerah ini juga menjadi pemicu penyebaran virus. “Aktifkan satgas desa dan kelurahan, pantau mobilitas PMI dan sarananya karantinya. Pastikan prokes dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.
Mak Rini menambahkan, pemerintah provinsi juga bakal melakukan inspeksi kinerja pemerintah daerah dalam memerangi korona. Untuk itu, pihaknya berpesan agar selutuh stakeholder terkait benar-benar serius dalam menanggulangi Covid-19 ini.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Endah Woro Utami mengatakan, vaksin tidak membuat kebal dari paparan virus tapi mengurangi keparahan akibat virus. Satu-satunya cara menghindari penularan virus adalah menerapkan prokes. “Dengan memakai masker, itu mencegah virus masuk ke tubuh,” ujarnya.
Dia melanjutkan, mobilitas masyarakat juga menjadi perhatian, tak terkecuali pekerja migran indoesia (PMI). Ada sejumlah prosedur karantina yang harus dilalui sebelum berbaur dengan masyarakat di wilayahnya. Setelah lima hari karantina di Surabaya, PMI juga harus menjalani karantina mandiri setidaknya 15 hari. “ Untuk bed occupancy rate (BOR) kami masih cukup aman. Saat ini ada lebih dari 200 tempat tidur khusus untuk pasien korona, terpakai 40 tempat tidur,” tandasnya.
Untuk penanganan pasien korona masih ditanggung oleh pemerintah daerah. Namun untuk pemulasaraan Covid-19 tidak di-cover. Itu karena memang tidak ada alokasi anggaran untuk kepentingan tersebut. (hai/wen)
