KABUPATEN BLITAR – Tingginya jumlah penggangguran di Bumi Penataran menyulut perhatian wakil rakyat. Pasalnya, kondisi ini bisa berdampak langsung pada tingkat kemiskinan di daerah yang otomatis meningkat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Panoto mengatakan, program pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan. Artinya, pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintah mesti terus diupayakan. Dengan begitu, efek yang ditimbulkan dalam penggunaan keuangan daerah semakin luas. “Masalah pengangguran ini tidak hanya di Blitar saja, tapi tidak boleh dianggap wajar. Harus ada inovasi,” katanya.
Puluhan program dan kegiatan digulirkan untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan di daerah setiap tahunnya. Namun, fakta masih tingginya tingkat pengangguran menjadi indikasi butuh pendekatan dan inovasi lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut. “Masalah penggangguran ini tidak hanya cukup dengan pelatihan, tapi juga harus ada monitoring dan pendampingan berkelanjutan,” terangnya.
Menurut dia, harus ada sistem yang dibangun khusus untuk mengatasi persoalan pengangguran. Ini bisa digunakan sebagai pedoman. Tidak hanya mengatur pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab dan fokus menangani masalah pengangguran. Namun juga digariskan indikator-indikator untuk mengontrol capaian kinerja dalam penanganan masalah pengangguran. “Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu terukur dan tepat sasaran,” katanya.
Politisi PKB ini mengakui, upaya yang dilakukan pemerintah daerah tidak kurang-kurang dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Hanya saja, perlu ada evaluasi usai melaksanakan program dan kegiatan. Sebab tidak menutup kemungkinan butuh langkah dan strategi baru dalam menangani persoalan tersebut. “Memang harus telaten dan mau repot, kalau misalnya program sebelumnya tidak efektif ya diganti yang baru. jangan sampai program ini hanya terkesan tradisi atau kegiatan tahunan saja,” tegasnya.
Selain organisasi perangkat daerah (OPD), kata Panoto, pemerintah di tingkat desa juga bisa menjadi salah satu mitra tangguh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini. Pihaknya juga optimistis wakil rakyat sebagai mitra pemerintah daerah akan selalu memberikan dukungan optimal dari sisi penganggaran.
Mengacu data badan pusat statistik 2021, angka pengangguran di Kabupaten Blitar sekitar 24 ribu jiwa. Jumlah ini lebih sedikit ketimbang tahun sebelumnya yang mencapai 25 ribu jiwa. Namun jika dibandingkan data 2019, angka tersebut jauh lebih besar.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Nanang Adi mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar sekitar 3,66 persen. Ini merupakan hasil dari jumlah angkatan kerja dikurangi dengan jumlah pekerja. “Yang masuk kategori menganggur memang sekitar 24 ribu, tapi TPT kita masih dibawan nasional,” bebernya. (hai/ady)
