Tulungagung – Usai dilakukan penggerebekan di rumah penampungan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan terduga pelaku berinisial AG warga Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, kasus itu terus ditindaklanjuti. Terkini kasus tersebut dilakukan pendampingan Migran Worker Center (MRC) dan polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.
Petugas MRC Tulungagung, Aan Abdullah mengatakan, pada Selasa (31/1) lalu melakukan pendamping ke pihak pemerintah desa (pemdes) dan keluarga terduga pelaku. Dalam pendampingan itu, disosialisasikan terkait bermigrasi yang aman dan langkah ini sudah sering dilakukan. Namun masih ada memilih jalan pintas untuk bekerja ke luar negeri. “Ada beberapa rumah di Kecamatan Rejotangan dijadikan penampungan,” terang Aan kemarin (1/2).
Bahkan bisa saja rumah penampungan CPMI di Rejotangan tidak resmi atau ilegal, apalagi orang yang ditampung merupakan luar pulai. Saat keliling di Kecamatan Rejotangan pernah menemui perempuan Papua, ternyata menginap di penampungan. CPMI itu akan diberangkatkan kerja, namun menunggu pengurusan paspor dan dipastikan itu ilegal.
Faktor dianggap illegal karena beberapa negara yang ditujuh masih belum membuka lowongan pekerjaaan. Maka dari itu, oknum penyalur CPMI ini menampung dulu orang yang bekerja dengan memakai alasan pengurusan paspor. CPMI yang dijanjikan kerja di luar negeri itu harus menunggu lama, bahkan korban tidak betah di tempat penampungan hingga resah.
“Sebenarnya kasus-kasus seperti ini lebih ke pencegahan. Namun kami telah melakukan usaha maksimal, hasilnya terus ada. Kebanyakan para calo CPMI getok tular antartetangga hingga targetnya tertarik, lantaran hal itu dianggap pekerjaan,” tuturnya.
Dia menerangkan alasan di tempat penampungan terduga pelaku ini ditemukan CPMI asal luar kota, lantaran orang Tulungagung lebih banyak berangkat memakai jasa penyalur dari luar kota. Bahkan setelah petugas MRC pendampingan, ada orang Tulungagung berangkat memakai jasa PT dari Malang, Kediri hingga Solo.
Kenapa CPMI itu banyak yang memilih jasa penyalur kerja luar negeri ilegal ? Dia menegaskan, bila para pekerja lebih memilih instan. Mereka bahkan berani mengeluarkan uang banyak, asal langsung mendapatkan pekerjaan. Namun tidak menyadari dan tidak memikirkan risiko karena CPMI ilegal tidak ada dilindungi dan diawasi pemerintah Indonesia. “Padahal ketika CPMI berangkat kerja ke luar negeri, harus kursus bahasa hingga melakukan tes kesehatan. Bila hal itu tidak dilalui, saat bekerja di luar negeri akan kerepotan karena ketahuan ada riwayat sakit atau tidak lancar komunikasi,” tandasnya.
Dia menyatakan, harus ada penanganan serius dari kabupaten hingga desa. Tentu harus ada satgas di desa, agar dapat memberi pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri agar aman.
Dampaknya bila lewat jasa penyalur tenaga kerja ilegal, ketika PMI menerima kekerasan dari majikan tidak ada perlindungan. Lantaran PMI yang diterima ternyata kualitasnya kurang baik, sehingga dipulangkan. Hal itu nanti dapat merugikan dari CPMI dan mereka hanya ingin instan untuk mendapatkan kerja.
Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Agung Kurnia Putra membenarkan, adanya penggerebekan di rumah penampungan CPMI ilegal di Desa Aryojeding. Kini kasus masih dalam proses penyelidikan, bila nanti terduga pelaku AG ini terbukti akan dilakukan penahanan.(jar/din)
