KABUPATEN BLITAR – Pengelolaan kearsipan yang baik menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Karena alasan itu, daerah yang dikomandoi Bupati Rini Syarifah dan Wakil Bupati Rahmad Santoso itu mengikuti Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GSTA). Pencanangan GSTA secara simbolis dilakukan Wakil Bupati Rahmad Santoso di Pendapa Ronggo Hadi Negoro (RHN), kemarin (16/12).
Momen tersebut disaksikan langsung Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur Tiat S. Suwardi, Sekretaris Daerah Izul Marom, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar. Dalam kegiatan tersebut juga ada penandatanganan kesepakatan. Yakni antara ANRI dengan Pemkab Blitar. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan kesepakatan pengelolaan kearsipan oleh OPD di lingkup Pemkab Blitar.
Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso menyatakan, pengelolaan arsip di Bumi Penataran kini masih belum maksimal Untuk itu, dengan dicanangkannya GSTA diharapkan pelaksanaan kewajiban pengelolaan arsip di Kabupaten Blitar menjadi lebih baik. “Ini juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, serta transparan,” katanya.
Jika melihat hasil pengawasan dan evaluasi internal 2021 terkait kearsipan, Kabupaten Blitar masuk kategori D alias sangat kurang. Kendati begitu, wabup memastikan pencanangan GSTA menjadi titik awal untuk memacu kinerja dalam rangka perbaikan kearsipan di seluruh OPD di Kabupaten Blitar. “Kedatangan Pak Imam (Kepala ANRI, Red) semoga menambah spirit bagi kami untuk melakukan pengelolaan arsip yang lebih baik,” ujarnya.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto mengapresiasi geliat dan semangat Pemkab Blitar dalam mewujudkan pengelolaan kearsipan yang baik. Bahkan, kepentingan itu disuarakan Bupati Rini Syarifah dan Wakil Bupati Rahmad Santoso selama masa kampanye. “Yaitu pelayanan publik yang lebih baik berdasarkan e-government,” katanya.
Pihaknya bersyukur janji politik itu segera diimplementasikan melalui beberapa kebijakan. Dalam bidang kearsipan, salah satunya menyelesaikan penjadwalan retensi arsip. Imam mengatakan, hal itu sangat penting untuk mengendalikan kearsipan. “Jadi mengelola arsip itu harus dikendalikan mulai dari awal hingga akhir. Mengendalikan arsip yang akan diciptakan dan mengontrol arsip yang akan dimusnahkan,” terangnya.
Imam berharap nantinya Pemkab Blitar segera memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan kearsipan. Tidak hanya dalam bentuk kebijakan, namun juga sumber daya manusia alias arsiparis minimal di tiap OPD dan kecamatan. (hai/c1/wen/dfs)
