Semakin Dekat dengan Pembaca

Cari Uang Bawa Pulang Momongan, 38 Affidavit Dilahirkan Tahun Ini

KABUPATEN BLITAR – Luar negeri tampaknya tak hanya ladang untuk cari uang bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Indikasinya, setiap tahun ada puluhan anak dilahirkan dari hubungan dengan warga asing ini.

Tidak menutup kemungkinan, jumlah anak berkewarganeraan ganda alias affidavit akan terus bertambah. Sebab, tidak ada lagi pembatasan mobilitas antarnegara dan jumlah PMI pun mengalami peningkatan. Karena itu, potensi affidavit juga mengalami peningkatan.

Tercatat, di 2021 lalu jumlah anak berkewarganaraan ganda 19 anak. Tahun ini jumlah tersebut naik 100 persen menjadi 38 anak. “Mereka ini berhak memilih, menjadi warga negara Indonesia (WNI) atau warga asing,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Arief Yudistira.

Arief tidak menampik mayoritas anak berkewarganegaraan ganda ini dilahirkan dari PMI atau tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia. Biasanya, mereka pulang dalam keadaan hamil bersama pasangannya yang merupakan warga negara asing. “Jadi, pulang itu bawa oleh-oleh anak dalam kandungan dan pasangan warga asing,” ujarnya.

Menurutnya, sebagian besar anak memilih menjadi WNI. Alasanya, ada banyak dokumen yang harus dilengkapi untuk menjadi warga negara asing (WNA) dan tinggal di Indonesia. Tak hanya itu, dengan status warga asing, ada kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. “Tapi, ada juga beberapa yang memilih menjadi WNA,” tuturnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, anak yang tidak memilih kewarganegaraan secara otomatis berstatus WNA. Artinya, mereka harus memiliki izin tinggal di Indonesia. “Ada satu yang kemarin telat karena sampai usia 20 tahun belum memilih, jadi dia harus memiliki paspor asing,” kata Arief.

Pria ramah ini mengaku sudah membantu meluruskan kewarganegaraan warga yang kini tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung tersebut.

Dia menjelaskan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk menangani masalah administrasi kependudukan affidavit. Mekanisme untuk pengurusan kewarganegaraan ini ada di kantor wilayah Kemenkumham Jatim. Kendati begitu, pihaknya memastikan bakal memfasilitasi atau membantu meluruskan status kewarganegaraan tersebut. “Jadi, mengurusnya ke administrasi hukum umum (AHU) di kanwil Surabaya, di sana nanti akan dilegalisasi asing atau WNI,” katanya.

Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada warga yang memiliki identitas ganda. Untuk itu, pihaknya berharap kepada masyarakat yang memiliki anak hasil perkawinan atau pernikahan dengan warga asing untuk mengurus dokumen atau status kewarganegaraan anaknya. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.