KABUPATEN BLITAR – Ribuan massa dan ratusan truk dari Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat (AMBSM) guncang halaman kantor Bupati Blitar, Kanigoro kemarin (16/1). Menggunakan beberapa sound system ukuran jumbo, mereka menyarakan tuntutan. Di antaranya percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Blitar selatan.
Tak hanya itu, massa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat juga menuntut pembangunan dilakukan tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). “Selama ini wilayah Blitar Selatan tidak pernah menjadi prioritas pada pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar,” ujar Koordinator aksi, Joko Agus Prasetyo dalam orasinya.
Joko juga mengungkapkan besarnya kekuatan anggaran daerah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan. Tercatat, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 dan 2021, kemampuan keuangan yang dimiliki sekitar Rp 2,5 triliun. Di 2022 turun menjadi sekitar Rp 2,3 triliun, sedangkan pada 2023 sebesar Rp 2,4 triliun. “Ironisnya, beberapa wilayah di Kabupaten Blitar banyak infrastruktur yang kondisinya rusak parah, khususnya wilayah Blitar Selatan,” paparnya.
Secara umum ada empat tuntutan yang dibawa oleh para peserta aksi ini. Yakni, pembangunan infrastruktur berkualitas secara merata; melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Blitar tanpa dikotori korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); melaksanakan semua visi-misi Bupati Kabupaten Blitar 2021-2024 secara konsisten; dan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berwatak kerakyatan.
Tak berselang lama, Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso keluar dari kantor pemerintahan tersebut. Di hadapan ribuan massa ini, Wabup Rahmat mengaku akan segera merealisasikan aspirasi atau tuntutan yang dibacakan tersebut.
Dia mengungkapkan, pemerintah bakal mengalokasikan 70 persen anggaran pembangunan tahun ini untuk infrastruktur di wilayah Blitar Selatan. Sementara 30 persen sisanya digunakan untuk pembangunan di wilayah Blitar Utara. Namun rencana ini bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Pihaknya meminta masyarakat melakukan aksi dengan tenang dan kondusif.
Dia mengatakan, APBD sudah disetuji bersama DPRD Kabupaten Blitar. Sejalan dengan hal itu, pihaknya juga meminta masukan untuk pembangunan di Kabupaten Blitar khususnya di Blitar selatan. “Adanya fakta integritas ini saya tanda tangani tanpa saya baca. Intinya saya setuju,” ucapnya di depan ribuan massa.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono mengapresiasi upaya masyarakat dalam menyampaikan pendapatan. Kendati begitu, pihaknya juga berkewajiban menindaklanjuti kebijakan pimpinan.
Dia mengungkapkan, ada sekitar 1500 kilometer jalan di Blitar selatan yang kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Rencananya, jalan tersebut bakal dikerjakan tahun ini. “Kami sudah merencanakan pada 2023 ada pembangunan infrastruktur di Blitar selatan,” katanya.
Dicky menyebutkan, perawatan kondisi fisik di Blitar selatan mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Sebab, kontur tanahnya cenderung dinamis alias bergerak. Sehingga harus menggunakan kontruksi beton untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Hal ini berdampak pada besaran biaya yang nanti digunakan. “Biayanya empat kali lipat dari perbaikan di Blitar utara. Anggaran sebesar Rp 249 miliar akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Blitar selatan,” tandasnya. (mg1/hai)
