Semakin Dekat dengan Pembaca

Desa Ngulankulon Trenggalek pun Digubet Dugaan Korupsi

TRENGGALEK – Pemkab Trenggalek juga aparat penegak hukum (APH) tampaknya harus melakukan sosialisasi terkait penggunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD).

Pasalnya, setelah terjadi di Desa Ngulanwetan, Kecamatan Pogalan, kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) kembali lagi terjadi, kali di desa tetangga yaitu Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan.

Berdasarkan informasi yang didapat Jawa Pos Radar Trenggalek, kasus dugaan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tersebut terungkap sekitar Februari lalu ditangani Polres Trenggalek.

Setelah melakukan proses penyelidikan, akhirnya sekitar awal bulan ini penyidik penyidik menetapkan tersangka pada dugaan kasus tersebut.

“Untuk sementara ini masih dua tersangka yang telah kami tetapkan, dan proses perkembangan telah memasuki tahap I,” ungkap Kasi Humas Polres Trenggalek Iptu Suswanto.

Dia melanjutkan, kedua perangkat desa di Desa Ngulankulon tersebut ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan anggaran mark up anggaran APBDes pada sebuah kegiatan.

Hal ini berdasarkan hasil audit dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Trenggalek, kegiatan tersangka tersebut merugikan negara sekitar Rp 211 juta. Sebab ada proses laporan belanja kegiatan yang diduga tidak seharusnya.

“Untuk sementara ini identitas dua tersangka tersebut belum bisa kami sebutkan, karena prosesnya masih dalam pengembangan juga dimungkinkan ada penambahan tersangka lainnya,” katanya.

Untuk sementara ini kedua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan, sehingga masih beraktivitas di desa bersangkutan.

Itu terjadi lantaran selain keduanya kooperatif, juga lantaran perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) terkait kasus tersebut tidak bisa diprediksi kapan lamanya.

Sehingga ditakutkan jika dilakukan penahanan, proses PKKN belum selesai hingga batas waktu penahanan, sebab untuk prosesnya sendiri lama. Dari situ direncanakan penahanan akan dilakukan beberapa hari sebelum kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan.

Ditambahkan, kasus tipikor berbeda dengan kasus tindak pidana umum, dan pidana lainnya, sebab butuh proses panjang untuk melakukan proses penyelidikan. Ini seperti yang dicontohkan, terkait kasus ini penyidik sedikitnya telah mengintrogasi sebanyak 40 orang saksi.

Nantinya, jika terbukti bersalah kedua pelaku akan dikenakan hukuman berdasarkan UU tipikor pasal 2 dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

“Proses penyidikan masih kami lakukan, pastinya ke depan sanksi yang dipanggil akan bertambah. Semoga saja proses ini segera selesai dan tersangka bisa dilimpahkan ke Kejaksaan,” jelas Iptu Suswanto. (jaz/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.