TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024. Termasuk langkah dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung yang menggelar Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Ekstrem kepada 133 pilar-pilar sosial di kabupaten ini.
“Kini angka kemiskinan ekstrem di Tulungagung adalah 1,4 persen atau sekitar 14.880 jiwa,” sebut Kepala Dinsos Tulungagung Suyanto, setelah membuka kegiatan yang dilaksanakan di auditorium Universitas Bhineka PGRI kemarin (31/3).
Dia mengatakan, penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Bumi Lawadan ini bisa dikatakan berhasil, alasannya karena Tulungagung merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di antara kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur (Jatim). Namun pada beberapa tahun terakhir laju penurunan prosentase penduduk miskin relatif melambat. Dan pandemi Covid-19 mengakibatkan prosentase penduduk miskin kembali meningkat.
“Untuk itu kita harus berburu dengan waktu untuk melakukan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sehingga tercapai nol persen pada tahun 2024 sebagaimana target nasional,” tutur pria yang berdomisili di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu tersebut.
Dia mengaku, hanya tersedia waktu efektif selama dua tahun untuk mengangkat sekitar 14.880 penduduk untuk keluar dari kemiskinan ekstrem. Untuk menuntaskan hal tersebut merupakan hal yang berat.
Untuk diketahui, dalam lima tahun terakhir pada kondisi normal sebelum pandemi, rata-rata setiap tahun hanya mengangkat sekitar 4.000 penduduk dari kemiskinan.
Untuk langkah percepatan yang dilakukan, lanjut dia, ada lima langkah yang dilakukan Pemkab Tulungagung untuk penurunan kemiskinan. Pertama adalah menjaga situasi Covid-19 pada level aman untuk menghindari pembatasan sosial secara ketat dalam skala yang luas. Kedua melakukan percepatan realisasi program pada triwulan pertama. Ketiga pengendalian inflasi dengan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga komoditas. Keempat identifikasi dan verifikasi atas data kemiskinan ekstrem oleh dinsos melalui jejaring di lapangan. Terakhir adalah penyiapan mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu.
Dalam kegiatan tersebut diikuti sebanyak 133 pilar-pilar sosial se- Kabupaten Tulungagung yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Tujuan kegiatan ini, kata dia, untuk melakukan verifikasi kemiskinan ekstrem yang ada di Tulungagung. Memberikan pengetahuan kriteria dan stratifikasi kemiskinan ekstrem kepada peserta bimbingan teknis. Mengusahakan keseragaman metodologi dalam pelaksanaan verifikasi sasaran dan mencegah potensi deviasi dari tujuan yang diinginkan. Membangun pemahaman yang sama akan esensi pelaksanaan kegiatan demi pencapaian program pengentasan kemiskinan ekstrem di Tulungagung.
“Harapannya peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa memahami dengan baik maksud dan tujuan kegiatan sehingga mampu memberikan dedikasi dan kontribusi maksimal bagi keberhasilan program secara keseluruhan,” pungkasnya. (mg2/din)
