Semakin Dekat dengan Pembaca

Dipanggil Polisi, Batal Tagih Janji

KABUPATEN BLITAR – Gendro Wulandari, penggarap lahan bekas perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, kembali berurusan dengan polisi. Untuk kedua kalinya, dia bakal dimintai keterangan soal dugaan berita bohong yang dia unggah melalui media sosialnya pada Agustus 2022 lalu.

“Ya gak apa-apa. Kalau saya dipanggil, saya usahakan datang,” ujarnya kepada Koran ini.

Dia mengungkapan, surat tersebut mirip dengan pemanggilan sebelumnya. Yakni dikirim melalui kantor pos. Bagi Gendro, hal ini tidak masalah. Hanya, sedikit aneh karena rumahnya tidak begitu jauh dengan kantor polisi.

Dalam surat tersebut, dia diminta datang pada pukul 09.00 tanggal 24 Januari 2023. Tujuannya tidak lain klarifikasi atau permintaan keterangan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan atas laporan terkait dugaan pemberitaan bohong melalui media sosial. Selain itu, dicantumkan pula beberapa kontak person jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan.

Karena permintaan keterangan ini pula, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kuasa hukum. Karena itu, kemungkinan dia tidak sendiri dalam permintaan keterangan nanti.

Pemanggilan ini sekaligus membatalkan beberapa agenda yang rencananya akan dilakukan Gendro. Misalnya, menagih janji bupati yang beberapa waktu lalu meminta pihak kepolisian untuk membentuk tim pencari fakta independen. Tim ini diharapkan bisa mengurai karut-marut dalam proses redistribusi tanah bekas perkebunan Karangnongko. “Rencananya, Selasa itu saya mau aksi lagi, nagih janji ke bupati,” katanya.

Gendro mengaku sudah siap apa pun risiko hukum yang bakal dia alami dari unggahan di media sosial miliknya itu. Bahkan, perempuan ramah ini juga mempersiapakan beberapa keperluan jika ada hal-hal tidak diinginkan terjadi. “Saya sudah izin ke orang tua. Jika memungkinkan, nanti sekalian bawa mukena,” tuturnya.

Kendati begitu, ada sedikit yang masih mengganjal. Yakni, soal fakta kawasan perkebunan yang kini mulai dikuasai oleh orang-orang di luar pemenang gugatan. Bahkan, sisa redistrubusi tanah sekitar 30 hektare. “Saya tidak rela kalau sampai ini nanti juga merembet ke lahan yang selama ini digarap orang tua saya,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebagian lahan bekas perkebunan Karangnongko kini sudah disertifikatkan. Ada ratusan bidang tanah yang kini sudah disertifikatkan. Di sisi lain, puluhan penggarap lahan bekas perkebunan tidak terima dengan kebijakan redistruibusi tanah tersebut. Terlebih, kebijakan ini dinilai berdampak negatif bagi para penggarap lahan yang notabene menang gugatan pengadilan. (hai/c1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.