Semakin Dekat dengan Pembaca

Disnaker Tunggu Pemprov terkait UMK 2023

KOTA BLITAR – Rencana kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 7,3 persen masih tanda tanya. Kendati begitu, dinas sudah ancang-ancang dengan posko pengaduan yang bisa digunakan sebagai sarana menyampaikan keluhan.

Rencananya, penetapan UMK sejatinya akan dijadwalkan kemarin (7/12). Namun, hingga berita ini selesai ditulis sekitar pukul 21.00, pihak dinas tampaknya belum mengetahui besaran UMK di Bumi Penataran.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar, Wahyudiono mengaku sudah berusaha mengonfirmasi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur (Jatim) perihal besaran UMK Kabupaten Blitar. Namun, jawaban dari provinsi, berkas masih ada di meja Gubernur Jatim.

Wahyudi memaparkan, setelah ada penetapan UMK dari provinsi, pihaknya wajib sosialisasi kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan adalah mengirimkan surat edaran mengenai penetapan UMK kepada camat dan para pelaku usaha di Kabupaten Blitar.

Setelah mengetahui besaran UMK Kabupaten Blitar, dinas tenaga kerja bakal membuka layanan pengaduan besaran UMK. Meski tidak dalam bentuk posko khusus, fasilitas ini sengaja disediakan untuk masyarakat yang hendak menyampaikan keluhan atau pengaduan UMK melalui Disnaker Kabupaten Blitar. “Masyarakat bisa langsung menuju bidang Hubungan Industrial di Disnaker Kabupaten Blitar,” paparnya.

Dia melanjutkan, UMK 2023 Kabupaten Blitar diusulkan sebesar Rp 2.162.796,04 atau naik sebesar Rp 147.724,86 dari besaran UMK 2022. Itu juga atas sepengetahuan dan kesepakatan dalam sidang bersama Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) beberapa waktu lalu. “Saat ini UMK di Kabupaten Blitar sebesar Rp 2.015.071,” terangnya.

Perhitungan UMK itu berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Sebab, pemerintah pusat mengikuti perkembangan situasi pada 2023 mendatang. “Hasil perhitungannya (UMK 2023, Red) jauh lebih besar daripada mengikuti aturan PP Nomor 36 Tahun 2021. Kalau dihitung menggunakan regulasi ini hanya sebesar Rp 2.075.000,” terangnya.

Wahyudiono memaparkan, rencana kenaikan UMK 2023 ini adalah perkembangan kenaikan yang paling besar. Sebab, pada kenaikan 2022 hanya naik 3,3 persen. “Sementara untuk kenaikan UMK pada 2021 hanya 3,2 persen,” tandasnya. (mg1/hai/c1/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.