MULUS: Pekerja memperbaiki aspal di Jalan Kalimantan yang masuk jalan nasional, kemarin (22/6). (MOCHAMMAD SUBCHAN ABDULLAH/RADAR BLITAR)
KOTA BLITAR – Jelang memasuki semester 2 tahun ini, belum ada proyek fisik, terutama dengan nilai anggaran besar yang dilaksanakan. Mayoritas masih tahap lelang. Hal ini yang kemudian menjadi sorotan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaedi mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar untuk mempercepat proses lelang. Jangan sampai pengerjaan proyek fisik molor seperti tahun sebelumnya.” Jika nanti dikerjakan mepet-mepet yang jadi korbannya pihak ketiga atau rekanan,” ujarnya, kemarin (22/6).
Padahal, kata dia, lelang dilakukan menjelang semester 2. Seharusnya memasuki triwulan kedua sudah dikerjakan proyeknya. Namun ini malah masih proses lelang. “Rencana sudah ada. Anggaran yang diminta juga sudah kami setujui. Tetapi kenapa belum juga direalisasikan,” kata politisi PPP ini.
Dia mencontohkan, pengadaan beras sejahtera daerah atau Rastrada. Itu dilaksanakan dengan sistem lelang. Pada sekitar April lalu, lelang sudah diketahui pemenangnya. “Beras juga sudah dibagikan. Kenapa lelang itu bisa cepat, ya itu karena memang dipaksa atau dikejar oleh waktu,” imbuhnya.
Dengan kata lain, proyek-proyek lain seperti proyek fisik seharusnya bisa meniru hal tersebut. Menurut dia, tahapan lelang berjalan lambat. Ada beberapa hal yang menjadi kendala.
Yakni masih adanya ego sektoral yang menghambat kinerja OPD terkait. Koordinasi antar OPD masih belum optimal. “Seharusnya sekda harus bisa memacu kinerja OPD-nya masing-masing. Jangan sampai hal-hal seperti tahun lalu terulang lagi,” tegas Agus.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar Erlin Ferida Kusnawati mengatakan, sejumlah pekerjaan fisik yang sudah masuk lelang diharapkan terlaksana awal Juli. Apabila sudah ada pemenang tentunya bisa segera dilaksanakan.
Tahun ini, salah satu proyek yang menyedot anggaran cukup besar adalah pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), dan musala di kawasan Bendo terpadu. Pemkot menggelontorkan anggaran sekitar Rp 2,6 miliar untuk pembangunannya. Tahun ini, dinas PUPR akan lebih mengoptimalkan peran konsultan pengawas. (sub/wen)
