KOTA BLITAR – Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2021 menandai paripurna marathon yang digelar DPRD Kota Blitar, kemarin (6/6). Pasalnya, setelah itu dilanjutkan dengan membahas raperda tentang pengarusutamaan gender, kemudian tanggapan wali kota atas pandangan umum fraksi.
Rapat paripurna yang digelar pukul 09.00 itu dihadiri seluruh anggota DPRD Kota Blitar. Wali Kota Blitar Santoso beserta jajaran kepala OPD turut hadir.
Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan catatannya mengenai raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Mayoritas fraksi menyoroti nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2021. “Sebab, nilainya terlalu tinggi. Yakni mencapai sekitar Rp 240 miliar. Makanya, perlu pembahasan lebih lanjut dengan eksekutif (Pemerintah Kota Blitar, Red),” kata Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim usai memimpin rapat, kemarin.
Legislatif, jelas Syharul, ingin mengetahui penyebab adanya SILPA yang begitu besar. Apa saja faktor yang mempengaruhi SILPA itu terjadi. “Gambaran kasarnya, memang ada pengaruh dana dari pusat terkait klaim penanganan Covid-19 di rumah sakit yang nilainya tinggi. Dan itu baru cair di akhir 2021 atau malah di awal 2022. Nah, detail nilainya berapa, itu baru diketahui saat perubahan anggaran nanti,” ujarnya.
Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar telah mendapat penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), namun DPRD tetap membutuhkan pembahasan secara detail. Terutama mengenai target-target yang belum tercapai dan program mana saja yang belum terlaksana atau belum maksimal pelaksanaanya.
Setelah itu, raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 dari pemkot segera didiskusikan. DPRD akan mensikronisasikan catatan dari fraksi-fraksi dengan catatan BPK atau laporan dari eksekutif. “Hasil dari sinkronisasi itu kemudian bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif,” jelasnya.
DPRD menargetkan pembahasan mengenai raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 tuntas akhir bulan ini. “Targetnya pada 26 Juni ini harus selesai dan akan kami paripurnakan,” tandasnya. (sub/ady)
