Semakin Dekat dengan Pembaca

DPRD Tulungagung Ajak Seluruh Elemen Kembalikan Fungsi Hutan

TULUNGAGUNG- Bencana banjir yang terjadi di wilayah selatan Tulungagung menjadi perhatian bersama. Salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah (DPRD) Tulungagung yang menggandeng seluruh elemen untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai antisipasi kebencanaan.

Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan, bencana yang datang di sisi selatan Tulungagung menyebabkan berbagai sektor terganggu dan kerugian tidak bisa dielakkan. Beberapa kerugian yang kentara adalah infrastruktur menjadi hancur, pertanian masyarakat banyak mengalami puso, sampai bangunan sekolah dan rumah warga rusak akibat banjir. “Karena kami bagian dari masyarakat Tulungagung, kami sering dicurhati, diberi pesan singkat, diwaduli masyarakat yang intinya bagaimana menyikapi bencana-bencana terjadi,” tuturnya.

Menelisik lebih dalam, Marsono menjelaskan  bahwa faktor utama bencana banjir yang terjadi adalah kerusakan hutan. Karena itu, dengan adanya intensitas hujan tinggi sangat mudah untuk terjadi banjir di wilayah selatan Tulungagung. Kerusakan demi kerusakan yang terjadi juga karena adanya peran masyarakat yang kurang memahami betapa pentingnya menjaga alam dan lingkungan.

“Kini tidak ada gunanya saling menyalahkan. Kita harus bersatu memperbaiki kerusakan yang terjadi. Agar ke depan bencana banjir tidak menjadi rutinitas tahunan di Tulungagung,” harapnya.

Dengan hak yang melekat sebagai lembaga legislatif di kabupaten ini, Marsono mencoba untuk mengajak seluruh elemen di kabupaten ini untuk sama-sama menyamakan persepsi menjaga lingkungan. Tujuannya satu, yakni sama-sama mengembalikan fungsi hutan sebagaimana ihwal semestinya, tanpa menyampingkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Ego sektoral dari setiap instansi harus dihilangkan, karena hal itulah yang membuat bencana justru susah untuk dihindari.

“Kita samakan persepsi agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran. Tujuannya untuk kemakmuran rakyat, selaras dengan peraturan yang ada bahwa bumi, air, dan seterusnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Maka harus ada regulasi yang tepat,” katanya.

Implementasinya, lanjut dia, harus sering dilakukan diskusi mencari titik temu. Seperti pertemuan yang dilakukan pimpinan DPRD bersama para kepala desa di Tulungagung di Ruang Rapat Graha Wicaksana  Kantor DPRD Tulungagung, pada Jumat (2/12) lalu. Kemudian, pembahasan yang dilakukan harus ditindaklanjuti dengan aksi atau aplikasi kebijakan.

“Kalau hanya rapat dan diskusi semata, rakyat juga tidak mendapatkan apa-apa. Padahal, masyarakat juga menunggu program riil dari pemangku kebijakan,” katanya.

Secara pribadi, sudah tiga tahun berjalan pihaknya telah mempelopori penanaman hijauan di wilayah-wilayah Tulungagung. Salah satu varian tanaman yang bisa menjadi solusi agar fungsi hutan bisa kembali dan ekonomi masyarakat bisa terjaga adalah tanaman kopi. Dengan karakter akar serabut yang dimiliki, tanaman kopi bisa mengikat lumpur di antara bukit-bukit yang ada.

“Sebenarnya mudah, setiap petak-petak lahan di hutan yang dikuasai masyarakat kita berikan benih kopi sesuai kebutuhan untuk ditanam. Jadi, nanti di bukit-bukit yang ada banyak terdapat tanaman kopi yang juga bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Dia mengakui bahwa tidak semudah membalikkan tangan untuk mengubah pemahaman masyarakat agar tidak menanam jagung di hutan. Namun dengan cara yang humanis, pelan-pelan, dan edukasi diberikan, pihaknya meyakini tanaman jagung yang saat ini mendominasi kerusakan alam bisa bergeser menjadi tanaman tegakan yang bisa mengembalikan fungsi hutan. Jadi, konsep besarnya adalah masyarakat diberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menanam di hutan. Namun, tanaman tegakan sebagai antisipasi kebencanaan juga tetap diperhatikan.  (mg1/c1/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.