TRENGGALEK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek kehabisan anggaran untuk kunjungan kerja (kunker). Tak pelak, selama dua bulan ke depan, alat kelengkapan dewan (AKD) tak punya agenda untuk studi banding lintas daerah.
Sekretaris DPRD Trenggalek Muhtarom mengatakan, dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022, sekretariat DPRD tidak mendapatkan anggaran yang maksimal. Artinya, ada pengurangan dari jumlah anggaran yang sebelum-sebelumnya. “Ada pengurangan Rp 600 juta. Jadi, total anggaran sekretariat DPRD Rp 7,5 miliar (M),” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pengurangan anggaran itu karena tahun lalu pandemi Covid-19 masih merebak. Akibatnya, alokasi anggaran sekretariat DPRD berkurang Rp 600 juta untuk penanganan pandemi Covid-19. “Kini anggaran itu (Rp 600 juta, Red) berada di belanja tidak terduga (BTT) pemkab,” ujarnya.
Dia mengaku bahwa pengurangan anggaran sekretariat DPRD berimbas signifikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, hal itu bukan hanya dialami sekretariat DPRD, melainkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain. “Otomatis mengurangi volume kegiatan atau operasional,” ucapnya.
Secara riil, menurut dia, kini sekretariat DPRD tidak lagi punya anggaran untuk membiayai perjal AKD DPRD lintas daerah. “Sudah habis untuk AKD, menyisakan anggaran pimpinan DPRD,” ujarnya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Doding Rahmadi. Pihaknya membenarkan bahwa anggaran kunker untuk AKD untuk lintas sudah habis. Namun, kunker untuk dalam daerah masih ada sisa. “Sejak bulan ini, mungkin Juli sampai Agustus juga habis,” ungkapnya.
Doding menanggapi, kehabisan anggaran kunker AKD luar daerah bukan hal yang terlalu substantif sehingga tidak terlalu memengaruhi kinerja DPRD. Menurut dia, anggaran kunker diperlukan ketika AKD memerlukan konsultasi, harmonisasi, ke pemerintah provinsi (pemprov) maupun untuk studi banding ke kabupaten/kota lain. “Memang terkadang agak kesulitan kalau ingin konsultasi ke pemprov,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap agar draf kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas platform anggaran sementara (PPAS) sudah masuk pada bulan depan, agar Agustus bisa mulai membahas perubahan anggaran keuangan (PAK). “Ya jelas, perubahan anggaran nanti harus dianggarkan lagi,” tutupnya. (tra/c1/din)
