KANIGORO, Radar Blitar – Ratusan bahkan ribuan massa bakal kembali memadati kantor bupati, Rabu (13/10). Bukan dari kalangan peternak, mereka merupakan penyelenggara pemerintahan desa. Mereka menuntut peningkatan besaran alokasi dana desa (ADD).
Informasi yang berhasil dihimpun, aksi itu tidak hanya diikuti kepala desa se-Kabupaten Blitar. Namun juga perangkat desa masing-masing. Karena itulah, pada Rabu besok, pelayanan di desa bakal terhenti sementara.
Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar Hari Purnawan membenarkan rencana aksi tersebut. Itu terpaksa dilakukan karena belum ada kabar baik terkait besaran ADD sebagaimana tuntutan pemerintah desa kepada pemerintah daerah .
“Sebenarnya sudah ada pertemuan antara APD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) itu dalam hearing difasilitasi oleh dewan, ” katanya kemarin (11/10).
Sayangnya dalam pertemuan tersebut belum membuat penyelenggara pemerintah desa puas. Pemerintah desa meminta besaran ADD yang diterima oleh desa sebesar 15 persen dari jumlah dana alokasi umum (DAU) pemerintah daerah. Namun, sejauh ini desa hanya menerima 11 persen. (hai/wen/dfs)
