Semakin Dekat dengan Pembaca

Empat Bulan Tak Kunjung Direalisasikan ABPEDNAS Trenggalek Bakal Tagih Janji

KOTA, Radar Trenggalek – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Trenggalek menagih komitmen para wakil rakyat untuk kedua kalinya. Mereka meminta tindak lanjut pembentukan kebijakan bagi badan permusyawaratan desa (BPD) agar mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

Ketua Advokasi ABPEDNAS Trenggalek Huda mengatakan, jamsostek itu penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga BPD ketika mengalami kecelakaan kerja. ABPEDNAS pun sempat mengangkat isu itu sekitar awal Juli 2022 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek. Namun, berselang empat bulan, aspirasi ABPEDNAS tak mendapatkan respons yang konkret. “Maksud pertama, kita nagih janji. Sementara belum ada ketegasan untuk meminta kepastian atas hearing kami,” kata Huda.

Pihaknya melanjutkan, BPD berperan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes). Hampir di setiap tahun, banyak agenda-agenda yang diinisiasi oleh BPD. Namun begitu, regulasi yang mengatur tentang aspek-aspek kesejahteraan BPD belum ada.

Misalnya, dalam Peraturan Bupati (Perbup) 47/2019 Pasal 30 Ayat 3 tentang Batas Minimal Tunjangan BPD. Di dalam perbup itu, tunjangan BPD diambilkan dari penghasilan tetap (siltap) minimal 10 persen. Bagi para tenaga BPD, besaran tunjangan itu belum menyentuh pada kesejahteraan. “Secara siotuasional, itu merupakan produk hukum yang cukup lama,” ujarnya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Trenggalek, ABPEDNAS berharap ada pembentukan penyesuaian regulasi yang mengatur besaran tunjangan tenaga BPD minimal 20 persen dari siltap. “Menjadi 20 persen dari siltap,” ucapnya.

pada  RDP Rabu (18/1), ABPEDNAS sudah mendapat benang merah dari para wakil rakyat. Itu mulai dari wacana mengikutsertakan ke BPJS Ketenagakerjaan, hingga wacana membentuk regulasi terkait tunjangan. Namun, ABPEDNAS tetap mengalokasikan waktu selama dua bulan untuk melihat perkembangan. “Kita beri waktu dua bulan. Kalau tidak ada perkembangan, nanti akan kita tagih lagi ke dalam bentuk hearing,” ujarnya.

Sekadar Informasi, Kasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Trenggalek, Bambang Edi Murjito mengonfirmasi, tenaga kerja (TK) penerima upah yang terdaftar aktif peserta jamsostek sejumlah 14.148 orang; TK bukan penerima upah (sektor informal: ojek, PKL, toko kelontong, dan sebagainya) 5.117 orang; dan TK konstruksi 22.289 orang.(tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.