Semakin Dekat dengan Pembaca

Fakta Proyek di Kabupaten Blitar, Kontrak 2022 Dikerjakan pada 2023

KABUPATEN BLITAR – Proses pembangunan di Bumi Penataran masih semrawut. Indikasinya, sejumlah kegiatan terpaksa lompat tahun karena rekanan tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak kegiatan. Meski ada sanksi denda keterlambatan, hal ini patut menjadi perhatian. Sebab, tahun ini anggaran yang dialokasi untuk pembangunan relatif besar.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan mengakui ada beberapa kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum rampung dikerjakan hingga kini. Menurutnya, hal itu terjadi karena minimnya bahan baku untuk pelaksanaan kegiatan. “Pemeliharaan rutin tidak bekerja maksimal karena barang terbatas,” ujarnya kepada Koran ini, kemarin (10/1).

Ruas jalan Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, adalah satu paket kegiatan yang menggunakan anggaran tahun lalu. Namun, kegiatan pemeliharaan jalan tersebut dikerjakan di awal 2023. Konon ada beberapa kegiatan lain yang menggunakan anggaran 2022 dan belum rampung dikerjakan. Di antaranya, pemeliharaan jalan di Desa Sumberjo, wilayah Selopuro, Kaligrenjeng, Binangun, Tugurejo, dan lainnya. “Rencana kegiatan di lokasi tersebut harusnya juga selesai pada 2022 lalu,” terangnya.

Hamdan menjelaskan, masa kontrak kegiatan pemeliharaan jalan yang menggunakan anggaran tahun 2022 berakhir pada 25 Desember. Sayangnya, sejumlah rekanan tidak dapat menyelesaikan kontrak tersebut sesuai perjanjian.

Dia mengatakan ada toleransi atas molornya pelaksanaan kegiatan. Yakni, ada masa perpanjangan masa pelaksanaan 50 hari usai kontrak berakhir. Sejalan dengan toleransi ini, rekanan pelaksana kegiatan menerima sanksi denda berjalan sebesar seperseribu dari nilai kontrak pelaksanaan kegiatan. “Kalau tidak selesai, ada perpanjangan lagi 50 hari. Kalau masih tidak cukup bisa ditambah lagi 50 hari. Tapi, denda berjalan tetap dihitung,” katanya.

Pria berkacamata ini mengatakan ada regulasi terkait pelaksanaan kegiatan. Jika sebelumnya rekanan tidak mampu menyelesaikan kegiatan hingga kontrak berakhir, maka bisa meminta perpanjangan waktu. Namun, itu hanya sekali. Sebelihnya, pemilik pekerjaan dalam hal ini pemerintah bisa melakukan pemutusan kontrak. “Kalau regulasi yang baru tidak demikian. Masa perpanjangan waktu bisa terus diberikan. Tapi, itu jelas akan semakin berat karena sanksi denda berjalannya sangat besar,” terangnya.

Untuk diingat kembali, setelah aksi warga Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro mengenai kerusakan jalan, pemerintah langsung melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan. Hamdan mengaku anggaran untuk pemelihraan di ruas sepanjang 600 meter tersebut sekitar Rp 500 juta. Anggaran ini sejatinya untuk meng-cover kegiatan pemeliharaan jalan di wilayah Kecamatan Kanigoro. “Tapi karena ruas jalan di lokasi ini terlihat cukup parah, maka dialokasikan ke titik itu,” tandasnya. (mg1/c1/hai)

Leave A Reply

Your email address will not be published.