Semakin Dekat dengan Pembaca

Faktor Ekonomi Pemicu Perceraian

KOTA BLITAR – Fenomena perceraian di Blitar Raya masih kerap terjadi. Bahkan, tahun ini tercatat ada puluhan pasangan suami istri (pasutri) yang berpisah. Mirisnya, pasutri tersebut mayoritas masih berusia di bawah 19 tahun.

Pengadilan Agama (PA) Blitar menyatakan bahwa perceraian itu bukan karena faktor usia, melainkan perekonomian. Hal itu disampaikan Humas PA Blitar Kelas 1A Edi Marsis. Menurutnya, perceraian terjadi lantaran salah satu atau dua pihak merasa tidak nyaman berkeluarga.

Penyebabnya, finansial yang belum matang sehingga berdampak pada kelangsungan hidup. Kondisi tersebut memicu konflik berkepanjangan. “Kebanyakan ya karena ekonomi. Seperti ada yang belum kerja tapi sudah minta nikah. Padahal saat menikah, kematangan berpikir itu hal penting,” ujarE Edi kepada Koran ini, kemarin (29/12).

Pernikahan dini, jelas dia, tak bisa dipisahkan dengan dispensasi nikah. Sebelumnya calon mempelai mengajukan dispensasi untuk bisa dinikahkan. PA selalu mempertimbangkan dispensasi tersebut melalui observasi. Namun, mengacu perkara yang sebelumnya ditangani, pihaknya tetap mengabulkan pasangan tersebut karena pihak perempuan sudah hamil lebih dulu.

Edi juga tak menutup mata dengan persoalan lain yang dialami oleh pasangan muda. Misalnya, pihak perempuan yang hamil duluan lantas kecewa dan meminta dinikahi. Namun kenyataanya, beberapa bulan pascamenikah, pihak perempuan mengajukan gugatan kepada suami karena sudah tak harmonis.

“Kedewasaan berpikir ini jadi kunci berumah tangga. Yang pria harus bertanggung jawab, sementara istri harus menjalankan kewajibannya,” tuturnya.

Tahun ini, PA telah mengabulkan sebanyak 37 perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan di bawah 19 tahun. Itu terdiri dari cerai gugat yang diajukan pihak istri sekitar 25 perkara, sementara sisanya diajukan pihak suami melalui cerai talak. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 17 perkara.

Nah, permohonan berpisah itu harus sesuai prosedur. Sebab, PA juga tak bisa langsung mengabulkan. Pihaknya harus melakukan mediasi poin wajib. Tujuannya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Itu selaras dengan produk hukum yang otentik. Yakni, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Utamanya dalam menangani perkara kontensius.

“Itu di kami wajib. Kalau tidak mediasi, putusannya dianggap batal. Sehingga, pasangan yang dimediasi kadang tidak jadi bercerai dan kondisinya semakin harmonis,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Blitar Lyes Setyaningrum memiliki penilaian yang berbeda. Penilaian itu berdasarkan observasi dengan para pasangan yang nikah dini.

Melalui sejumlah asesmen bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) Kabupaten Blitar, dia mengaku bahwa nikah dini dengan pola pikir anak yang belum matang rentang mengalami konflik hingga berujung pada perceraian. Untuk itu, tak semua pengajuan rekomendasi dispensasi menikah disetujui. Sebab, ada anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan.

“Kami maskimalkan asesmen sebagai bekal PA untuk proses dispensasi nikah. Harusnya ditolak atau dikabulkan dispensasi itu tetap mengacu pada asesmen ini,” ungkapnya.

Terkait ekonomi yang belum matang dan pihak suami yang enggan bekerja, imbuh dia, juga akibat ketidak matangan pola pikir. Sehingga, memandang institusi pernikahan dari sisi yang menyenangkan.

Padahal, ada banyak poin krusial yang harus dilalui oleh suatu pasangan. Misalnya saling tanggung jawab, memberi nafkah, dan membutuhkan pola pikir yang dewasa.

“Kalau memang selama wawancara pihak pasangan tidak bisa memberikan jawaban yang matang soal peran suami dan istri, otomatis belum kami loloskan surat rekomendasinya,” tandasnya (luk/sub)

Leave A Reply

Your email address will not be published.