Semakin Dekat dengan Pembaca

Fenomena Perkawinan Anak di Trenggalek Menurun, Dinsos PPPA Dilarang Terlena

TRENGGALEK – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mengklaim tingkat kasus perkawinan anak di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan. Namun tren positif itu jangan membuat terlena karena ada fenomena yang perlu diwaspadai.

Seperti yang dikatakan oleh Kabid PPPA Dinsos PPPA Trenggalek Christina Ambarwati. Ada banyak unsur yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak, salah satunya unsur yang bisa disebabkan oleh budaya, yaitu tahun-tahun baik untuk menikah, dan diduga ada masyarakat yang masih meyakininya.

Sementara implikasinya, lanjut Tina, tahun-tahun itu akan mempengaruhi seseorang untuk membuat keputusan antara menunda pernikahan atau justru mempercepat prosesi pernikahan. “Perkawinan itu menurut budaya Mataraman ada tahun-tahun yang dianggap baik dan pamali. Banyak orang yang menikahkan anaknya walaupun belum 19 tahun (ketika masuk tahun baik, Red), tapi ketika tahu ada tahun yang dianggap pamali, itu bisa jadi akan ditunda atau justru dimajukan,” jelas istri Sekda Trenggalek itu.

Melalui adanya tren penurunan perkawinan anak di Trenggalek, Tina menilai, tren positif itu bukan lantas membuat terlena hingga lalai, tapi justru momen untuk waspada.

Sementara disinggung penurunan kasus perkawinan anak di Trenggalek, pihaknya belum berani memastikan berapa jumlahnya karena masih terjadi perbedaan data antara Dinsos PPPA dan Kemenag. Karena itu, Tina khawatir ketika membuka data penurunan itu justru kurang valid. “Itu yang belum kami hitung, saya tidak berani menyampaikan. Tapi sudah ada kecenderungan menurun, Insya Allah signifikan,” ucapnya.

Di sisi lain, menurut Tina, fenomena penurunan perkawinan anak itu terasa sejak program nol desa perkawinan anak mulai berjalan. Jika dulu pemerintah desa (pemdes) tidak masuk ke dalam standar operasional prosedur (SOP) pemkab dalam upaya menekan angka perkawinan anak, kini pemdes merupakan stakeholder yang harus dilibatkan.

Namun perlu diketahui bahwa menurunkan angka perkawinan tidak cukup hanya berkolaborasi dengan pemdes, sebeb program nol desa perkawinan anak adalah strageti daerah untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kebijakan, dan saling bahu-membahu untuk menekan angka perkawinan di bawah umur tersebut.

Adapun stakeholder lain yang dilibatkan, misalnya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), sekolah, komunitas, dan sebagainya. “Sekarang pemdes sudah kita libatkan. SOP-nya ketika hasil konseling dari Dinsos memutuskan harus ditunda, maka pemdes tidak diizinkan untuk mengeluarkan formulir N1, artinya mereka bisa membatalkan perkawinannya,” jelasnya. (tra/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.