TULUNGAGUNG – Upaya mengembangkan blue energy (energi laut) lewat program Indonesia Blue Energy for Blue Economy (I-BEC) oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya terus berlanjut. Dua hari lalu berlangsung forum group discussion (FGD) dari tim I-BEC bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan komunitas terkait di Tulungagung, seperti Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
FGD berlangsung selama dua hari di Jamboo Kingdom Resort. Hasilnya, salah satu yang didapatkan adalah tidak adanya kewenangan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dalam pengelolaan kelautan. Dengan begitu, menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi untuk bisa mendapatkan izin usaha operasionalnya.
Diskusi terkait perizinan ini saat FGD menghadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Dinas Lingkungan Hidup (DLH); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); serta Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Tulungagung.
Blue Energy adalah pemanfaatan potensi energi laut meliputi gelombang, arus laut, angin, dan ocean thermal energy convertion (OTEC). Lalu, wind offshore dan floating solar meliputi perbedaan panas, perbedaan suhu, perbedaan kadar garam, serta energi angin dan energi surya terapung di laut. ITS membuat alat berupa Energi Laut Hibrid untuk blue energy ini. Nantinya, blue energy ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya dari laut. Seperti nelayan yang bisa menggunakannya untuk pengganti bahan bakar fosil dengan energi baru terbarukan, serta masyarakat pesisir pantai yang menjalankan usaha memanfaatkan hasil laut, misalnya rumah makan, pencahayaan lampu kapal untuk penangkapan, dan lainnya yang memerlukan energi listrik.
Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Dr Eng Trika Pitana ST MSc menjelaskan, saat ini perangkat Energi Laut Hibrid yang nantinya akan diinstalasikan di Tulungagung tengah proses fitting. “Jadi melalui FGD ini, kita akan lihat kendala apa yang kita hadapi. Tadi kita lihat salah satunya adalah masalah izin, tentunya nanti kami akan berkoordinasi lagi. Sekarang lagi proses fitting peralatan di ITS untuk kami pasang di Tulungagung,” ucap Trika, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Kabid Litbang Bappeda Kabupaten Tulungagung Ridwan menjelaskan, ada korelasi program blue energy dengan rencana kegiatan pemkab di tahun 2023.
Dia menjelaskan, dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2023, sesuai dengan misi kedua Pemkab Tulungagung untuk mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal dan potensi daerah. “Ada kegiatan di 2023, penelitian pengembangan ekonomi pembangunan dan ada subkegiatannya, penguasaan teknologi industri hemat energi dan ramah lingkungan. Jadi, secara kegiatan di program dan subkegiatan sudah ada di dokumen perencanaan, tinggal nanti untuk menindaklanjuti dengan OPD teknisnya guna mendukung kegiatan blue energy dan blue economy ini,” tandasnya.
Tim peneliti ITS, Irfan Syarif Arief menjelaskan, kegiatan FGD ini adalah bagian dari penelitian kerja sama konsorsium internasional antara ITS dan PT ITS Tekno Sain (Indonesia) dengan Heriot-Watt University dan Aquatera Ltd. (UK), dengan tema “Penguatan Pengembangan Konsorsium I-BEC (Indonesia Blue Energy For Blue Economy Center) Mendukung Kemandirian Energi Laut untuk Membantu Sektor Ekonomi Kelautan”, yang didanai oleh MF Kedaireka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (tin/c1/din)
