TALUN, Radar Blitar – Kelangkaan minyak goreng masih menjadi perhatian hingga kini. Kemarin (4/2), melalui dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tujuannya untuk memastikan tidak ada aktivitas yang dapat memperburuk persoalan minyak tersebut.
Kepala Disperindag Kabupaten Blitar, Eka Purwanta mengatakan, monev tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 terkait harga eceran tertinggi (HET) minyak. Dalam keputusan itu, disebutkan ada tiga kategori minyak. Yakni, curah, sederhana, dan premium. “Sesuai petunjuk ibu bupati dan pak wakil bupati, kami harus melakukan yang terbaik untuk meringankan beban masyarakat terkait kelangkaan minyak. Monev ini sekaligus untuk mencegah kegiatan penimbunan minyak,” katanya.
Dalam monev tersebut, Disperindag Kabupaten Blitar juga melibatkan satuan polisi pamong praja (Satpol PP), bagian perekonomian, dan sekretariat daerah. Setidaknya ada empat lokasi yang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Itu terdiri dari distributor, toko modern, toko kelontong, dan pasar tradisional.
Eka mengungkapkan, dari hasil monev ini diketahui bahwa tidak ada indikasi penimbunan. Pihaknya juga menemukan banyak minyak dalam kemasan di gudang distributor. Namun, puluhan karton minyak terebut adalah produk yang ditarik karena masih menggunakan harga lama. Artinya, harga minyak tersebut tidak sesuai dengan kebijakan satu harga dari pemerintah. “Distributor memang diberi kewenangan untuk menarik minyak dengan harga lama. Produk tertentu kan memang sudah ada subsidi,” tegasnya.
Dari kegiatan monev ini, juga diketahui bahwa minyak dengan harga subsidi masih cukup sulit didapatkan. Kalaupun ada barang, jumlahnya tidak banyak. Terlebih lagi di toko-toko modern. Akibatnya, masyarakat masih kesulitan mendapatkan salah satu komponen dapur tersebut. “Setelah ditelusuri, pasokan dari pabrik ini memang menurun. Sebelumnya, 158.400 liter per minggu, kini hanya dikirim separo. Otomatis masih terjadi kelangkaan minyak di lapangan,” ujarnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, pemerintah daerah kini sedang mengupayakan operasi pasar. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta terus memantau perkembangan dalam menyikapi kelangkaan minyak tersebut. “Kami sudah bersurat ke provinsi agar ada dukungan untuk operasi pasar. Kami juga mengimbau sekaligus mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan ataupun penimbunan minyak,” tandasnya. (hai/c1/ady)
