Semakin Dekat dengan Pembaca

Gelontor Rp 20 Miliar untuk Jalan Lingkungan 2023

KABUPATEN BLITAR – Puluhan kilometer (km) jalanan di pusat perkotaan masih berupa tanah alias makadam. Beruntung, pemerintah daerah berencana memperbaiki infrastruktur lingkungan tersebut di 2023 nanti.

Informasi yang berhasil dihimpun, lebih dari 100 km panjang jalan lingkungan di Bumi Penataran yang kini belum diaspal. Sebagian besar masih dalam bentuk cor dan paving. Bahkan, ada lebih dari 30 km yang kini masih dalam kodisi makadam alias tanah.

“Itu juga yang jadi alasan pemerintah kembali melakukan perbaikan jalan lingkungan,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Blitar Adi Andaka, kemarin (9/12).

Sebenarnya, tak kurang dari Rp 15 miliar anggaran daerah tahun ini dikeluarkan untuk perbaikan jalan lingkungan. Namun, itu masih belum cukup, karena panjang jalan lingkungan yang ada di Kabupaten Blitar ada sekitar 425 km. “Yang kondisinya rusak masih sangat banyak, makanya tahun ini pemerintah kembali mengalokasikan untuk perbaikan jalan lingkungan,” katanya.

Adi melanjutkan, belasan miliar anggaran yang dikeluarkan pemerintah di 2022 ini hanya cukup untuk membangun sekitar 20-an km jalan lingkungan. Sebab, lebar rata-rata jalan lingkungan sekitar 4,5 meter. Dengan ketebalan sekitar 4 sentimeter (cm), per ton aspal hanya bisa mendapatkan sekitar 3,5 meter panjang jalan. “Biaya untuk perbaikan memang besar,” jelasnya.

Pada 2023 mendatang, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk perbaikan jalan lingkungan tersebut. Kemungkinan, tahun berikutnya juga akan kembali dialokasikan anggaran untuk kepentingan serupa. Targetnya pada 2024 mendatang, tidak ada lagi jalan lingkungan yang notabene ada di pusat kota wilayah kecamatan dalam kondisi rusak. “Kalau kondisi insfrastruktur bagus, harapan kami juga mendukung mobilitas ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan,” terangnya.

Adi menambahkan, kegiatan perbaikan jalan lingkungan ini kemungkinan tidak melalui proses lelang. Sebaliknya, menggunakan e-catalog sebagaimana arahan dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “E-catalog lebih diprioritaskan ketimbang penunjukan langsung maupun lelang,” tandasnya. (hai/c1/wen)

Leave A Reply

Your email address will not be published.