Semakin Dekat dengan Pembaca

Gendro Keukeh Pertahankan Hunian

KABUPATEN BLITAR – Penggarap lahan bekas perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Gendro Wulandari bersikukuh bakal mempertahankan bangunan hunian yang kini bersertifikat atas nama orang lain. Alasannya, dasar yang digunakan untuk menyerahkan aset keluarga tersebut kepada orang lain tidak jelas.

“Tidak semudah itu menyerahkan hunian kepada orang lain. Apa pertimbangan panitia landreform itu? Selama ini tidak ada surat atau dokumen resmi dari panitia pertimbangan landreform kepada kami,” katanya kepada Koran ini Minggu (1/1) kemarin.

Dia menegaskan, hunian tersebut dibangun sekitar 2008 lalu. Artinya, jauh dari rencana atau wacana redistribusi tanah. Disisi lain, ada banyak hunian baru yang dibangun dan kini bersertifikat sesuai dengan nama peserta redistribusi tanah. “Kalau ngomongin usia, saya juga tahu ada yang jauh lebih muda dan kini memiliki sertifikat,” terangnya.

Dia juga membantah jika para pemenang gugatan pengadilan mendapatkan prioritas dalam proses redistribusi. Buktinya, ada beberapa pemenang gugatan yang kini justru tidak mendapatkan hak hunian. Padahal mereka sudah lama tinggal dan membangun rumah tersebut.

Dia tidak memungkiri, sebagian pemenang gugatan tidak mengajukan diri sebagai peserta atau penerima redistribusi tanah. Menurut dia, hal itu karena para pemenang gugatan berharap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar menindaklanjuti putusan pengadilan, yakni mengukur dan menerbitkan sertifikat lahan dan hunian masing-masing penggarap. “Tapi faktanya bagaimana, kami gak mengajukan tapi dapat sertifikat, itu pun tidak sesuai,” keluhnya.

Menurut dia, sertifikat itu justru menjadi sumber persoalan baru. Pasalnya, tidak sesuai dengan lahan atau hunian yang selama ini dikuasai oleh masyarakat. “Emak saya konon dapat sertifikat lahan, tapi kini juga tidak digarap karena dikuasai orang lain,” jelasnya.

Dia mengaku, bakal berjuang untuk mempertahankan lahan dan hunian yang selama ini ditinggali. Pun jika terpaksa harus kembali berurusan dengan meja hijau untuk mendapatkan keadilan tersebut. Adapun terkait isu jual beli tanah yang terjadi pada 2016 silam, pihaknya juga tidak akan mundur. “Kalau mau dilaporkan ya silakan, nanti dibuktikan di pengadilan. Pasti ketahuan siapa yang menerima manfaat dari perjanjian itu,” tandasnya.

Sebelumnya, PLT Kepala Tata Usaha (TU) BPN Kabupaten Blitar Indarko mengatakan, redistribusi tanah menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah di lahan bekas perkebunan Karangnongko tersebut. Dia juga mengatakan, sudah melibatkan para pemenang gugatan dalam proses redistribusi tanah ini.

Pihaknya juga memaklumi jika kebijakan redistribusi tanah ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Untuk itu, dia mempersilahkan menempuh jalur peradilan kepada para pihak yang tidak terima dengan hasil redistribusi tanah ini. (hai/ady)

Leave A Reply

Your email address will not be published.