Semakin Dekat dengan Pembaca

Generasi Y Dominasi Pelamar PPK

KOTA BLITAR – Jumlah pelamar panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kota Blitar membeludak. Sementara itu, jumlah kebutuhan tenaga PPK di Bumi Bung Karno ini hanya 15 orang.

Hingga pendaftaran ditutup kemarin (30/11), jumlah pelamar PPK mencapai 185 orang. Jumlah pelamar tersebut 15 kali lipat dari kebutuhan. Kenaikan honor PPK di Pemilu 2024 cukup signifikan, ditengarai menjadi salah satu faktor masyarakat tertarik mendaftar. “Rata-rata usia para pelamar juga tergolong muda. Masih berkisar 21-30 tahun. Usia gen Y,” kata Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Rangga Bisma Aditya kepada koran ini, kemarin (30/11).

Pendaftaran melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA). Total ada sebanyak 205 orang yang membuat akun untuk mendaftar PPK. Namun, baru 185 pelamar yang sudah melengkapi berkasnya.

Tahapan selanjutnya adalah penelitian administrasi terhadap sejumlah berkas persyaratan yang sudah dikumpulkan. Memastikan apakah berkas sudah sesuai dengan persyaratan atau tidak. “Hasil seleksi administrasi akan kami umumkan 2 Desember. Yang lolos berhak mengikuti seleksi tulis metode CAT pada 6 Desember,” ujarnya.

Sejumlah pelamar tersebut didominasi oleh kaum perempuan. Jumlah pelamar terbanyak terdapat di Kecamatan Sananwetan sebanyak 70 orang. Kemudian, menyusul Kecamatan Sukorejo (69 pelamar) dan Kepanjenkidul sebanyak 46 pelamar.

Tingginya jumlah pelamar diduga karena kenaikan honorarium PPK dan badan ad hoc lainnya. Naiknya lumayan signifikan dibanding honor PPK pada Pemilu 2019 lalu. Seperti ketua PPK yang semula Rp 1,85 juta per bulan, kini naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan. Lalu, anggota PPK juga naik. Dari sebelumnya Rp 1,6 juta per bulan, naik menjadi Rp 2,2 juta per bulan.

Pun dengan honor PPS untuk Pemilu 2024 juga naik. Sebelumnya, honor ketua PPS Rp 900 ribu per bulan, naik menjadi Rp 1,5 juta. “Sementara untuk anggotanya, dari Rp 850 ribu, naik menjadi Rp 1,35 juta per bulan,” jelas Rangga.

Kenaikan honor juga terjadi pada petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Dari sebelumnya hanya Rp 800 ribu per bulan, naik Rp 200 ribu atau menjadi Rp 1 juta. Sementara itu, honor ketua KPPS yang sebelumnya Rp 550 ribu per bulan, naik menjadi Rp 1,2 juta. “Sementara anggota KPPS yang sebelumnya Rp 500 ribu, naik menjadi Rp 1,1 juta,” bebernya. (sub/c1/wen)

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.