Semakin Dekat dengan Pembaca

Gubernur Telah Terbitkan Penlok Tol Kediri-Tulungagung Seminggu Lalu, Namun Warga Baru Tahu

Tulungagung – Usai patok tol terpasang Desember lalu, surat penetapan lokasi (penlok) jalan tol Kediri-Tulungagung telah terbit sejak 3 Januari lalu. Namun beberapa warga terdampak baru mengetahui kemarin (9/1).
Berdasarkan surat penlok bernomor 590/271/011.1/2023 perkiraan waktu yang dibutuhkan pengadaan tanah tol Kediri-Tulungagung sampai dengan triwulan ke empat tahun 2023. Sedangkaan perkiraan jangka waktu pembangunan dilaksanakan tahun ini dan ditargetkan selesai dan beroperasi tahun 2024.

Kepala Kantor ATR/BPN Tulungagung, Ferry Saragih mengatakan, surat penlok tol Kediri Tulungagung sudah terbit dari gubernur namun masih di pegang kantor wilayah. Pihaknya belum mengetahui kapan turunnya surat tersebut ke daerah. “Setelah terbit penlok tol Kediri-Tulungagung, kami akan membentuk tim panitia pengadaan tanah. Lalu dilakukan sosialisasi kepada dinas terkait untuk masuk ke panitia. Panitia pengadaan tanah ini terbagi dua kelompok,” katanya.

Dia melanjutkan, ada kelompok A dari BPN bertugas pengukuran dan kelompok B memiliki tugas yuridis, terdiri dari dewan dengan dinas pertanian atau dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Nanti kelompok tersebut berjalan beriringan, untuk penentuan pengadaan tanah yang sesuai penlok.

Bila proses tahapan setelahnya Panjang. Pertama panitia pengadaan tanah melakukan pengukuran. Kedua, inventarisasi terhadap yuridis data kepemilikan tanah dari perhitungan bangunan dan tanaman tegakan, hingga mengolahnya menjadi data. Setelah itu diumumkan kepada warga terdampak tol, bila tidak ada sanggahan, dapat diproses ke langkah appraisal. “Saat ada sanggahan, nanti perbaiki lagi pengumuman tersebut sesuai kebenaran sanggahan. Namun jika sanggahan terbukti tidak benar, kami tetap memproses lebih lanjut. Jadi pengumuman ini mengenai fisik dan yuridis, serta tanaman, bangungan di atas tanah tersebut,” terangnya.
Setelah data final, baru turun tim appraisal pengadaannya dilakukan oleh yang membutuhkan tanah, tentu pelaksana tol Kediri-Tulungagung. Nanti hasil appraisal, dilakukan penyampaian pengumuman kepada warga.
Menurut dia, tahap ini sering dianggap warga sebagai proses tawar menawar, padahal hasil appraisal merupakan bentuk ganti kerugian yang tidak bisa diubah.

Bisa saja diubah, namun dengan gugatan di pengadilan dengan bukti yang mendukung dari sanggah tersebut. Setelah ada putusan dari pengadilan, tim appraisal akan memperbaikinya atau menyesuai dengan fisik yang ada di lapangan.

“Setalah final bentuk hasil kerugian, langsung dilanjutkan pembayaran kepada warga terdampak tol. Masa tahapan proses proyek jalan tol ini telah diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2012. Meskipun begitu, kadang terjadi sedikit kendala,” tuturnya saat ditemui di kantornya kemarin (9/1).

Apakah dengan adanya penlok masih ada balik nama pemilik tanah? Ferry menanggapi dengan terbitnya penlok ini akan menyurati seluruh notaris untuk melarang pembuatan surat akta pemindahan hak tanah. Maka meminimalisir adanya makelar tanah untuk berulah nakal dalam proyek ini.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengaku belum mendapatkan surat penlok tol Kediri-Tulungagung. Namun nanti bila telah menerima surat penlok itu, akan mengumpulkan warga yang terdampak untuk melakukan penghitungan tanah.

“Pemkab Tulungagung hanya mendampingi pelaksana tol untuk sosialisasi kepada warga yang terdampak tol,” pungkasnya.(jar/din)

Leave A Reply

Your email address will not be published.