KABUPATEN BLITAR – Kades Balerejo, Kecamatan Wlingi Setiyoko langsung mengklarifikasi terkait dugaan kasus pemalsuan tanda tangan yang mencatutnya. Dia menegaskan hanya sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Setiyoko datang ke Polres Blitar sekitar pukul 14.00 WIB. Beberapa menit berikutnya, pihaknya menjalani pemeriksaan. Dihadapan penyidik, dia mengaku tidak tahu soal perkara tersebut. “Saya mulai diperiksa sekitar pukul 14.15 WIB. Sekitar pukul 15.00 WIB sudah selesai. Nggak ada satu jam,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (16/2).
Dia mengatakan, pertanyaan yang dilayangkan kepadanya tidak begitu banyak. Sebab, dia juga tidak tahu menahu soal pemalsuan tanda tangan yang konon digunakan untuk mengajukan pinjaman tersebut. “Ada sekitar delapan pertanyaan. Intinya, saya ditanya soal materi itu (dugaan pemalsuan, Red), saya jawab tidak tahu,” katanya.
Setiyoko menyanyangkan rumor yang beredar bahwasanya dia diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan itu. Padahal, faktanya tidak ada satu pun keterangan ataupun laporan yang menyebutnya terduga atau terlapor dalam kasus tersebut. “Di sana juga tidak ada nama saya sebagai terlapor. Jadi saya hanya menjadi saksi,” tegasnya.
Menurut dia, pemanggilan polisi terhadapnya bisa terjadi karena kemungkinan saksi-saksi yang diperiksa sebelumnya menyebut namanyA sehingga penyidik pun merasa perlu mendapatakan keterangan dari pihak yang bersangkutan.
Setiyoko mengaku bakal mengikuti rangkaian atau proses yang tengah bergulir ke ranah hukum tersebut. Meskipun, dia juga merasa keterlibatannya dalam perkara ini kental dengan nuanasa politis. “Kesannya kok mau diseret-seret ke ranah politis. Tapi ya kami hadapi, isone mung tadah (hanya bisa bertahan, Red),” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Ardyan Yudho mengatakan, pemeriksaan terhadap Kades Balerejo dilakukan lantaran adanya pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan atas dugaan pemalsuan tanda tangan. “Dalam pengaduan itu tidak menyebutkan nama siapa pun yang diadukan. Termasuk yang memalsukan siapa, itu masih kami selidiki,” jelasnya.
Ardyan mengatakan, sudah lima orang yang telah dimintai keterangan terkait pengaduan tersebut. Selain kades, ada korban pemalsuan, ketua, bendahara, dan sekretaris KSU.
Penyidik, lanjut Ardyan, bakal segera melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu juga untuk menentukan adakah unsur pidana atau tidak. “Selain itu juga untuk menentukan apakah perlu pemeriksaan tambahan atau tidak. Jika cukup, ya langsung langkah berikutnya,” terangnya.
Apabila nantinya dalam gelar perkara ditemukan ada unsur pidana, tak menutup kemungkinan ada penetapan tersangka. Yang pasti, dalam penanganan suatu perkara, kepolisian harus mengikuti mekanisme yang telah diatur. (hai/c1/wen)
