SUMBER: DINKOP DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR
KOTA BLITAR – Jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kota Blitar terus naik. Hingga per 18 Oktober lalu, total PMI asal Bumi Bung Karno yang tercatat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro (DinkopUKM), dan Tenaga Kerja Kota Blitar mencapai 122 jiwa.
Namun, tidak menutup kemungkinan ada sebagian PMI yang tidak tercatat alias ilegal atau tak resmi. PMI ini berangkat melalui cara yang tidak resmi. Buktinya, dinas menemukan beberapa kasus PMI ilegal. “Beberapa waktu lalu ada PMI asal Jalan Maluku meninggal. Ketika kami kroscek ternyata yang bersangkutan tidak resmi. Ilegal,” kata Kepala DinkopUKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Juyanto, kemarin (9/11).
Selain itu, lanjut dia, dinas juga menerima pengaduan dari keluarga PMI. Saat itu keluarga mengeluh sulit menghubungi PMI yang merupakan bagian dari anggota keluarga tersebut. “Saat itu kami cari data yang bersangkutan termasuk data paspor, tapi tidak ada. Kami menduga PMI tersebut berangkat secara ilegal. Kalau legal, tentunya proses pencarian data akan lebih mudah,” terangnya.
Akibatnya, dinas juga kesulitan untuk membantu penanganan. Apalagi, PMI yang bersangkutan sulit dihubungi. “Biasanya kalau resmi itu mudah dihubungi. Pengawasannya juga lebih jelas,” ungkap mantan Camat Sukorejo itu.
Ketika PMI berangkat secara ilegal, maka bakal merugikan diri sendiri. Baik selama bekerja di tanah perantauan maupun ketika akan pulang ke kampung halaman. Sebab, PMI ilegal tidak didukung dokumen-dokumen resmi.
Ketika terjadi masalah di tempat kerjanya, pemerintah ataupun lembaga resmi terkait sulit untuk menangani. Kondisi tersebut tentu menyusahkan PMI itu sendiri. “Contohnya, PMI yang resmi ketika ingin beralih ke majikan lain karena merasa tidak nyaman, itu bisa dibantu dicarikan majikan lain. Sedangkan PMI ilegal itu biasanya sulit, makanya risikonya berat,” terangnya.
Mayoritas PMI asal Kota Blitar bekerja di sektor informal. Pekerjaannya adalah asisten rumah tangga (ART). Negara tujuan paling banyak diminati adalah Hongkong. Hampir 50 persen PMI asal Kota Blitar bekerja di sana.
PMI selama ini berkontribusi positif bagi negara dan daerah. Kontribusi bagi negara tentunya menyumbang devisa. Sementara kontribusi di daerah, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. “Secara tidak langsung, kondisi tersebut bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Blitar,” tandasnya. (sub/c1/wen)
