Semakin Dekat dengan Pembaca

Hukum Ketatanegaraan Amburadul Aliansi Mahasiswa Trenggalek Gelar Aksi Atas Perppu Ciptaker

TRENGGALEK – Aliansi Mahasiswa Trenggalek (AMT) gelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Rabu (12/1). Puluhan mahasiswa menyayangkan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker).

Koordinator Lapangan (Korlap) AMP Trenggalek, Muhammad Shodiq Fauzi memaparkan, UU Ciptaker sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena inkonstitusional. Sesuai dengan surat 91, MK sudah memerintahkan Pemerintah RI segera memperbaiki UU Ciptaker paling lama 2 tahun. Alih-alih memperbaiki, pemerintah justru menerbitkan Perppu 2/2022 yang diduga memiliki kemiripan dengan UU Ciptaker. “Isinya sama yang diprotes waktu itu pada 2020 lalu,” ungkapnya di hadapan awak media.

Pembentukan Perppu 2/2022 Ciptaker pada 2023, menurut Shodiq, merupakan upaya Pemerintah RI mengamini landasan hukum yang cacat prosedur. Padahal, MK telah memberikan kesempatan agar Pemerintah RI memperbaikinya. “Ini merupakan bentuk sakitnya ketatanegaraan saat ini. Dan juga bentuk pembangkangan Presiden RI,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menjanjikan untuk meneruskan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa ke tingkat DPR RI. Harapannya, penerusan aspirasi itu dapat menjadi atensi DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi (tusi)-nya. “Terima kasih, ini sebagai upaya untuk kontrol sosial, nanti kita teruskan ke DPR RI,” ucapnya.

Selain itu, berdasarkan pandangan Doding, pascaputusan MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional dan perlu perbaikan, seharusnya itu menjadi peluang untuk memperbaikinya. Apabila yang menjadi kekhawatiran selama ini adalah kekosongan hukum pada Ciptaker, seharusnya pada tahun anggaran (TA) 2022 lalu sudah menetapkan rancangan peraturan tentang Ciptaker, agar pada 2023 bisa dibahas. “Seharusnya bukan mengeluarkan Perppu, tapi Raperciptaker, jadi bisa muncul di Prolegnas 2023 dan November 2023 itu sudah ada UU baru.” jelasnya.

Kendati begitu, pihaknya tak dapat memastikan stakeholder mana yang tidak menjalankan tusinya dengan optimal. “Entah siapa itu yang lemot, pemeritah atau DPR, hingga akhirnya Presiden RI mengeluarkan Perppu. Padahal, kalau targetnya November 2022 itu masih ada waktu untuk bahas selama 10 bulan,” pungkasnya.(tra/c1/rka)

Leave A Reply

Your email address will not be published.