KOTA, Radar Trenggalek – Imbauan Bupati Trenggalek tentang aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli produk-produk lokal Trenggalek berpotensi dilanggar. Perlu adanya kesadaran ASN untuk mendukung UMKM lokal.
Ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Trenggalek Muhammad Zulhan membenarkan, aturan pakaian dinas yang memakai produk lokal setiap Kamis dan Jumat memang dapat meningkatkan kesejahteraan para UMKM. Pakaian lokal itu punya ciri berlogo Asosiasi UMKM Trenggalek maupun BPR Jwalita. Menurutnya, dari sisi aturan, UMKM lokal sudah didukung dengan memperluas jangkauan konsumen. “Dari aturan sebetulnya sudah bagus,” ungkapnya.
Namun dari sisi realita, kata dia, para ASN yang punya jabatan penting dalam struktur pemerintahan daerah, masih ada yang memakai produk luar daerah. Ketidaksinkronan dari sisi peraturan dan implementasi tentunya karena kembali pada kesadaran ASN. “Misal ada yang pakai produk dari Jawa Tengah, kita tidak tahu alasan mereka untuk mengembangkan usaha atau apa. Tapi dari sisi implementasi aturan, itu tidak selaras,” ucapnya.
Dari sisi pengawasan, Zulhan mengatakan, asosiasi UMKM tak punya kewenangan untuk mengawasi pakaian dinas. Menurutnya, tim khusus itu berada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas untuk mengawasi pakaian dinas lokal Trenggalek. “Kami hanya berharap agar aturan bukan sebatas aturan, tapi juga diimplementasikan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan, tujuan penggunaan produk UMKM untuk pakaian dinas ini diharapkan mampu menciptakan perputaran uang bagi pengusaha. Utamanya, setiap Kamis, para ASN diwajibkan memakai pakaian adat Jawa produk UMKM Trenggalek, sementara hari Jumat diwajibkan memakai pakaian kasual produk usaha mikro. “Banyak contoh pakaian hasil produksi UMKM lokal saat launching pakaian harian ASN ini, dan diharapkan pameran maupun peragaan busana itu menginspirasi para ASN untuk membelinya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Trenggalek Novita Hardini menyambut baik upaya Pemkab Trenggalek membuat kebijakan yang mendukung perekonomian mikro agar terus berkembang. “Sangat bersyukur, karena kebijakan dari pak bupati, seluruh jajaran pemerintah ini menunjukkan keberpihakan kepada seluruh pelaku UMKM lokal,” ucapnya.
Diakuinya, syarat memulihkan ekonomi harus dilakukan dengan bersama-sama. “Dengan kebijakan ini, maka pemerintah kabupaten bisa membawa tingkat perputaran ekonomi ini menjadi sangat tinggi. Seperti kata pak bupati, jangan sampai kita membeli produk dari luar, kalau di lokal saja ada. Dengan begitu, perputaran ekonomi bisa memutar lebih tinggi lagi,” imbuhnya. (tra/c1/rka)
